Samarinda.Updatekaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menyiapkan lahan untuk mendukung rencana pemerintah pusat mendirikan Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama bagi masyarakat miskin dan putus sekolah.
Namun diakui Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kaltim, Rahmat Ramadhan, ketersediaan lahan dengan legalitas yang jelas masih menjadi tantangan utama dalam pengajuan permohonan yang harus diserahkan paling lambat 21 Maret 2025.
Saat ditemui updatekaltim.com di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur jalan Gajah Mada Samarinda seusai pelantikan TP PKK Kaltim, Sabtu (15/3), dia menyebutkan bahwa persoalan utama pemerintah daerah saat ini adalah mencari tanah dengan luas 5 – 10 hektare.
“Kita masih mencari lokasi tanah yang tepat untuk Sekolah Rakyat, karena kan kategorinya banyak tuh. Ada 5 – 10 hektare. Masalahnya, 5 – 10 hektare itu harus punya pemerintah. Itu yang masih dikoordinasikan. Lengkapnya ke Dinas Sosial. Jadi mereka kerja sama dengan kami, kami cuma mencari, cuman memang masalahnya lahannya yang belum ada,” ujar Rahmat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa Kaltim harus mengajukan permohonan segera untuk menjadi salah satu bagian dari 25 lokasi Sekolah Rakyat di luar Jawa. Secara nasional, pemerintah menargetkan 100 sekolah, dengan 75 di Jawa dan 25 di luar Jawa.
“Kami diminta melakukan permohonan paling lambat 21 Maret ini. Tapi persyaratannya, kita harus bisa siapkan lahan 1-5 hektare dengan status milik pemerintah. Legalitas harus jelas. Ini yang sedang kami koordinasikan dengan BPKAD, Dinas PUPR, dan Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya bertugas menyediakan lahan dan izin, sementara pengelolaan Sekolah Rakyat akan ditangani oleh pemerintah pusat. Semua aspek seperti tenaga pendidik, sarana prasarana (sapras) bangunan dan kurikulum akan dibiayai pemerintah pusat.
Sekolah ini akan berasrama dan diprioritaskan bagi warga miskin, anak putus sekolah, serta mereka yang berprestasi. Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi bagi keterbatasan daya tampung SMA di Kaltim, yang selama ini menyebabkan sebagian lulusan SMP tidak tertampung di jenjang pendidikan lebih tinggi.
“Jadi mereka yang berprestasi tapi tidak miskin juga bisa masuk sekolah ini,” bebernya.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa program ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji yang menargetkan pendidikan gratis hingga jenjang S3.
“Kami juga berupaya. Kalau ada status lahan yang benar-benar jelas, tentu kami langsung mengajukan permohonan ke Kementerian Sosial. Pendataan warga miskin yang berhak mengikuti program ini akan kami lakukan, tapi sekolahnya tetap dikelola kementerian,” tambahnya.
Saat ini tegas Andi Ishak, Pemprov Kaltim masih terus menerus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan syarat-syarat administrasi yang diperlukan. Salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan adalah memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah yang bisa digunakan untuk pembangunan sekolah.
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Pemprov Kaltim berharap dapat segera menemukan lahan yang memenuhi syarat agar dapat menjadi bagian dari program nasional ini.
“Kalau dilihat kelengkapan itu memang agak sulit dalam waktu singkat ini. Tapi mudah-mudahan bisa dipenuhi dari BPKAD dan dinas-dinas lain,” tutupnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
