Samarinda.UpdateKaltim.com – Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi persoalan serius di bidang kesehatan, karena dokter yang ada dibawah angka ideal dan distribusinya juga tidak merata. Persoalan ini membuat kualitas layanan kesehatan tidak merata antara di kota dengan kabupaten.
Dengan jumlah penduduk Kaltim saat ini sudah 4 juta jiwa, Kaltim baru punya dokter kurang lebih 2.000, sedangkan idealnya adalah 4.000, atau satu dokter per 1.000 penduduk.
“Jumlah dokter di Kaltim saat ini masih jauh dari ideal,” kata anggota DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang juga seorang dokter spesialis ini saat ditemui di DPRD Kaltim, Kamis (31/10/2024).
Menurut Andi Satya, yang lebih memprihatinkan lagi, dari 2.000 dokter yang yang ada di Kaltim, tidak tersebar merata. Sebagian besar dokter terkonsentrasi di tiga kota besar di kaltim, yakni di Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, sementara daerah pedalaman dan perbatasan kekurangan dokter.
“Ini menyulitkan masyarakat di wilayah terpencil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai,” tambah Andi Satya.
Terkonsentrasinya dokter di kota, karena bertugas di kota besar, fasilitas dan insentif yang didapat jauh lebih menarik, seperti gaji yang lebih tinggi, rumah dinas, dan peluang pengembangan karier yang lebih luas.
Supaya dokter tertarik bertugas di daerah pedalaman dan perbatasan, menurut Andi Satya, pemerintah perlu memberi insentif yang menarik bagi dokter yang mau bertugas di daerah pedalaman dan perbatasan, seperti tunjangan khusus, fasilitas yang memadai, dan peluang untuk melanjutkan studi.
Selain itu, Andi Satya memberi saran agar pemerintah daerah mendanai penuh putra-putri daerah yang kuliah di fakultas kedokteran, termasuk yang kuliah untuk jadi dokter spesialis.
“Dengan adanya program kuliah gratis di fakultas kedokteran, tentu akan semakin banyak putra putri daerah yang berminat menjadi dokter dan kembali mengabdi di kampung halaman mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan gratis ini tidak hanya bertujuan mencetak dokter-dokter berkualitas, tetapi juga memastikan mereka kembali ke daerah asal untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Adanya ketimpangan jumlah dokter antar daerah di Kaltim merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikannya.
“Mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak dasar setiap warga negara. Kita harus memastikan bahwa semua masyarakat, termasuk yang di daerah terpencil, mendapatkan pelayanan yang layak,” pungkasnya.
Penulis: Nai | Editor | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim