Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Sebanyak 70 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) disiapkan untuk beroperasi. Dari jumlah tersebut, 17 di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sedangkan 53 lainnya berada di kawasan aglomerasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan seluruh fasilitas tersebut telah terbangun. Namun, pengoperasiannya masih menunggu proses verifikasi dan persetujuan dari Badan Gizi Nasional (BGN), menyusul kebijakan moratorium pembukaan SPPG.
Hal itu disampaikan Sunggono setelah kunjungan kerja Direktur Manajemen Risiko BGN ke Kukar pada Rabu (14/10/2026). Kunjungan tersebut berkaitan dengan peresmian SPPG 3T secara serentak di wilayah tengah, yang dipusatkan di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana.
“Komitmen dari Kepala BGN kemarin ketika Zoom dengan kami, beliau menyampaikan bahwa insyaallah semua dokumen SPPG, termasuk yang berada di wilayah 3T dan aglomerasi, yang sudah terbangun akan dioperasikan,” kata Sunggono.
Sunggono menjelaskan, dari sekitar 70 SPPG yang telah terbangun, 17 unit berada di wilayah 3T dan 53 unit lainnya berada di kawasan aglomerasi. Seluruhnya disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di Kukar.
Ia menyebut, wilayah Kukar yang masuk dalam cakupan SPPG 3T meliputi Kecamatan Tabang, Kenohan, Muara Muntai, Anggana, serta kawasan Jonggon. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi hingga ke wilayah yang memiliki tantangan geografis.
Meski demikian, Sunggono menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti membuka kesempatan pembangunan SPPG baru. Pengoperasian hanya diperuntukkan bagi fasilitas yang telah selesai dibangun, terverifikasi, dan tercatat dalam portal BGN.
“Tidak ada penambahan SPPG baru. SPPG yang akan diresmikan dan dioperasionalkan adalah yang sudah terbangun selama ini, sudah selesai, sudah terverifikasi, dan sudah termasuk dalam portal BGN,” tegasnya.
Namun, kepastian waktu pengoperasian seluruh fasilitas tersebut masih menunggu tindak lanjut kebijakan dan proses administrasi dari BGN. (*)
