Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, telah mengkaji delapan trayek potensial untuk pengembangan angkutan umum. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena permintaan masyarakat terhadap transportasi umum dinilai masih rendah.
Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, mengatakan kajian dilakukan untuk memetakan wilayah yang membutuhkan layanan angkutan umum, baik di dalam maupun di luar Kota Tenggarong.
Dari delapan trayek yang direncanakan, enam di antaranya berada di dalam kota. Beberapa rute yang masuk kajian meliputi Jonggonn-Tenggarong, Loa Duri-Tenggarong, serta Terminal Timbau menuju pasar Tangga Aru dengan rute berkeliling. Sementara itu, trayek lainnya diarahkan untuk menghubungkan wilayah di luar Tenggarong.
“Jadi, sebelum ada angkutan, kami harus menetapkan trayeknya terlebih dahulu. Kami sudah menetapkan sekitar delapan trayek berdasarkan analisis dan kajian terhadap wilayah-wilayah yang memerlukan angkutan,” ujar Junaidi saat di wawancara di Tenggarong, Kamis (15/10/2026).
Meski demikian, hasil kajian tersebut belum cukup untuk memastikan layanan angkutan umum dapat berjalan secara berkelanjutan. Dishub Kukar juga telah melakukan survei dan wawancara langsung dengan masyarakat, termasuk di wilayah Jonggon, untuk mengetahui pola mobilitas warga.
Dalam survei tersebut, Dishub menanyakan kendaraan yang biasa digunakan masyarakat ketika bepergian ke Tenggarong serta minat mereka terhadap layanan angkutan umum yang disediakan pemerintah.
Junaidi menyebut, sebagian masyarakat masih memilih menggunakan sepeda motor karena jarak ke Tenggarong relatif dekat. Pilihan tersebut dinilai lebih praktis dibandingkan menggunakan angkutan umum, terutama karena warga tidak perlu memikirkan ketersediaan kendaraan untuk perjalanan pulang.
“Karena jarak ke Tenggarong cukup dekat, mereka lebih memilih naik sepeda motor. Kalau naik taksi, mereka harus memikirkan waktu untuk pulang. Jadi, mereka merasa lebih praktis menggunakan sepeda motor,” jelasnya.
Ia mengakui terdapat ketertarikan sebagian masyarakat terhadap angkutan umum. Namun, secara keseluruhan, permintaan atau demand yang masih kecil menjadi salah satu kendala utama dalam merealisasikan layanan tersebut.
Selain jumlah calon penumpang, persoalan tarif juga menjadi pertimbangan. Tarif yang cukup tinggi untuk menutup biaya operasional dikhawatirkan memberatkan masyarakat. Sebaliknya, jika layanan diberikan secara gratis, pemerintah harus menanggung biaya penyediaan armada hingga operasional harian.
“Kalau bisa gratis, mungkin masyarakat mau. Namun, jika gratis, biaya yang harus kami keluarkan juga terlalu besar, mulai dari armada hingga operasionalnya,” tuturnya.
Dishub Kukar sebelumnya juga mempertimbangkan kemungkinan bekerja sama dengan Perum DAMRI atau melakukan uji coba menggunakan bus milik pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan pembiayaan.
Junaidi menegaskan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, angkutan umum untuk saat ini belum menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kukar. Warga masih dapat memenuhi kebutuhan mobilitas secara mandiri menggunakan kendaraan pribadi.
“Dulu, beberapa tahun lalu, angkutan umum masih cukup ramai. Ada taksi A, taksi B, dan taksi C. Dulu, ketika sekolah, kami naik taksi angkutan. Sekarang sudah tidak lagi karena masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi,” pungkasnya. (*)
