Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Polemik proyek sodetan di kawasan Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mulai menemukan titik temu setelah Pemerintah Kabupaten Kukar dan Pemerintah Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Balai Wilayah Sungai (BWS) membahas solusi penanganannya.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pembahasan tersebut menghasilkan sejumlah langkah untuk mencegah proyek sodetan memperburuk kondisi banjir di wilayah Loa Janan Ulu.
“Kalau seandainya kegiatan ini tetap terus dilaksanakan, Loa Janan Ulu yang selama ini terendam banjir sekitar 70 persen kalau air pasang, itu bisa tenggelam seluruh desanya,” kata Aulia saat melakukan tinjauan pembangunan sodetan di Loa Janan Ulu, Sabtu (3/10/2026).
Karena itu, pemerintah daerah sepakat mengendalikan debit air selama normalisasi Sungai Loa Janan Ulu belum dilakukan. Salah satu solusi yang disepakati adalah pemasangan pintu air.
Aulia menyebut pintu air tersebut akan berfungsi mengatur aliran agar debit air yang masuk ke wilayah permukiman tidak bertambah dan menimbulkan dampak bagi masyarakat.
“Kita menginginkan debit air ini tidak bertambah lagi. Nanti kita akan pasang pintu air sehingga selama Sungai Loa Janan Ulu belum dinormalisasi, debit airnya tidak menambah dan tidak menimbulkan dampak ke masyarakat sekitar,” ujarnya.
Aulia menambahkan, tim yang melibatkan Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda dan BWS akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi secara langsung. Pemerintah berharap seluruh tahapan penanganan dapat berjalan dan ditindaklanjuti mulai 2027.
“Tim yang sudah dibentuk ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga di 2027 bisa kita laksanakan dan kita tangani dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pertemuan bersama Pemkab Kukar, Pemprov Kaltim dan BWS menghasilkan kesepakatan mengenai penanganan dalam jangka pendek, menengah hingga panjang.
Untuk tahap awal, pintu air menjadi solusi terhadap persoalan yang muncul selama proyek sodetan belum dapat difungsikan secara penuh.
“Solusi terhadap polemik selama ini adalah pintu air. Nanti kita ke lapangan lihat. Di rencana sodetan itu, selama belum berfungsi mendukung jalur sungai, maka pintu airnya kita tutup,” ujar Andi Harun.
Untuk penanganan jangka menengah dan panjang, pemerintah akan membahas normalisasi sungai sekaligus persoalan sosial yang berkaitan dengan masyarakat terdampak, termasuk kemungkinan relokasi atau penggantian.
Andi Harun menuturkan, Pemprov Kaltim telah menyampaikan kesanggupan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan fisik. Sementara BWS akan terlibat dalam pembahasan teknis dan perumusan langkah lanjutan.
“Leading kegiatan dalam diskusi itu adalah provinsi. Sekarang kita selesaikan dulu jangka pendek agar polemik antar masyarakat ini berakhir,” tuturnya. (*)
