SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Sinkronisasi program prioritas di berbagai SKPD, sangat penting, terutama di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program prioritas harus didahulukan untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kalimantan Timur, Mispoyo, menegaskan itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim Pansus Pokir DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Agenda utama rapat adalah pembahasan terkait kamus usulan dan persyaratan belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlangsung di Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (12/12/2024),
“Misalnya, di Dinas Kesehatan, prioritasnya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mengurangi prevalensi stunting, dan meningkatkan usia harapan hidup. Untuk mendukung itu, diperlukan sub-sub kegiatan seperti pengadaan USB portable, alat timbang, dan peralatan medis lainnya,” jelas Mispoyo.
Ia menambahkan bahwa program-program tersebut harus dilaksanakan dengan sempurna agar hasilnya optimal.
“Jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, kita bisa fokus pada pengembangan program lainnya yang memperkuat sektor kesehatan,” lanjutnya.
Selain membahas kesehatan, RDP juga menyoroti program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
Fokusnya adalah memastikan bahwa desa-desa tertinggal di Kalimantan Timur dapat terentaskan melalui peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas.
“Kalau masih ada desa tertinggal, kita harus mengidentifikasi penyebabnya. Misalnya, apakah jalannya kurang memadai atau ada faktor lain. Ke depan, hal ini harus menjadi perhatian utama agar seluruh masyarakat Kalimantan Timur mendapatkan layanan yang layak,” tegas Mispoyo.
Dalam pembahasan, Mispoyo juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, aspirasi DPRD harus terintegrasi dengan program-program prioritas yang dirancang oleh SKPD.
“Bappeda berperan memastikan aspirasi DPRD bisa dilaksanakan oleh SKPD teknis. Dengan begitu, program-program prioritas Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan lancar, dan seluruh kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan baik,” katanya.
RDP ini diharapkan mampu menjadi pijakan penting bagi eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi upaya untuk meningkatkan sinergi antara pemangku kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur.
Sebagai penutup, Mispoyo berharap semua pihak dapat terus mendukung program-program strategis yang telah dirancang.
“Jika kita semua saling mendukung, baik dari eksekutif maupun legislatif, saya optimistis program-program prioritas di Kalimantan Timur dapat tercapai dengan baik,” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan
