Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di semua tingkatan menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan keluarga, dan mendukung penanganan stunting.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan PKK memiliki jaringan kepengurusan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Struktur tersebut memungkinkan kader PKK menjangkau masyarakat secara langsung.
“Ketika PKK berkegiatan, dia nanti bersama-sama dengan DPMD melaksanakan kegiatannya. Misalnya pembinaan berkaitan dengan Dasawisma, kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Itu semua difasilitasi lewat DPMD,” ujar Arianto di Tenggarong, Jumat (23/10/2026).
Ditingkat kabupaten, DPMD Kukar bermitra dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kukar yang diketuai oleh istri bupati, Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman Basri. Sementara itu, anggaran kegiatan PKK difasilitasi melalui DPMD agar pelaksanaan program dapat berjalan bersama pemerintah daerah.
Diterangkan Arianto, peran PKK tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan 10 program pokok PKK, tetapi juga membantu pemerintah menyampaikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Salah satu kontribusi yang dinilai menonjol terlihat pada pelaksanaan penimbangan dan pengukuran serentak pada 2024. Saat itu, PKK bersama kader Posyandu terlibat dalam menggerakkan masyarakat sekaligus membantu pendataan balita di berbagai wilayah Kukar.
Arianto menyebut, keterlibatan pengurus PKK dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan turut membantu Kukar mencapai angka 99 persen dalam pelaksanaan penimbangan dan pengukuran serentak tersebut. Menurutnya, capaian itu menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur pada kegiatan tersebut.
“PKK mengawal dan menggerakkan kader-kader Posyandu untuk melakukan pendataan pada saat kita melakukan program penimbangan dan pengukuran serentak. Itu dikawal pengurus PKK di semua level, baik kabupaten, kecamatan, desa, maupun kelurahan,” jelasnya.
Ia menuturkan, pendataan melalui Posyandu menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi pertumbuhan anak. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak yang mengalami kekurangan gizi, berat badan kurang, maupun gangguan pertumbuhan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Setelah pendataan dilakukan, anak-anak yang teridentifikasi mengalami masalah gizi dapat memperoleh intervensi sesuai kondisi masing-masing. Penanganannya melibatkan tenaga kesehatan, termasuk dokter untuk kasus yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan medis.
Arianto menilai, keberadaan PKK membantu pemerintah menjangkau keluarga agar lebih peduli terhadap kondisi kesehatan anak. Sebab, penyediaan fasilitas kesehatan seperti Posyandu dan Puskesmas perlu diikuti kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut.
“Kalau masyarakatnya tidak diedukasi untuk memperhatikan pentingnya kesehatan dan tidak mau memeriksakan diri, itu juga tidak ada artinya penyiapan sarana kita. Sebagian yang menyuarakan itu adalah PKK untuk mengajak masyarakat peduli dengan kesehatan,” katanya.
Selain kesehatan, PKK juga berperan dalam mengedukasi orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak. Melalui kader di tingkat desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan semakin memahami tanggung jawab keluarga dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan serta tumbuh kembang anak.
Ditegaskan Arianto, PKK merupakan mitra pemerintah dalam memastikan pelayanan dasar dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah menyediakan fasilitas dan layanan, sedangkan PKK membantu menyampaikan informasi serta mengajak masyarakat berpartisipasi.
“Kami berharap peran PKK di seluruh tingkatan dapat terus memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan keluarga, terutama dalam meningkatkan kesadaran kesehatan dan mendukung upaya penanganan stunting di Kukar,” tandasnya. (*)
