Samarinda.UpdateKaltim.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan, investasi pemerintah dan swasta di Kaltim setiap tahunnya berkisar Rp70 triliun. Pengusaha lokal harus siap mengambil keuntungan dari investasi tersebut.
Demikian disampaikan Sapto Setyo Pramono kepada wartawan, usai menghadiri acara FGD tentang Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Jasa Kontruksi di Daerah, di Grand Verona Hotel Samarinda, Selasa (19/11/2024).
Investasi swasta dan pemerintah melalui APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota di Kaltim menempati peringkat ketiga terbesar secara nasional. Untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang masuk tersebut, harus diiringi dengan persiapan matang oleh pelaku usaha di daerah.
“Kita harus siap. Jangan sampai nantinya, banyak pihak dari luar yang justru lebih siap mengambil peluang dibandingkan kita sendiri. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pemangku kepentingan,” ujar Sapto.
Sapto juga menyoroti masalah dalam pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur yang didominasi oleh kontraktor dari luar daerah. Ia mengungkapkan, beberapa proyek di Kaltim yang dilelang secara nasional yang melibatkan pihak dari Sulawesi dan Aceh mengalami kendala signifikan, bahkan beberapa di antaranya tidak selesai tepat waktu.
“Ini menjadi evaluasi kita bersama. Tujuan pembangunan bukan hanya untuk menyelesaikan proyek, tetapi juga untuk memastikan pemerataan ekonomi dan meningkatkan daya saing lokal,” tambahnya.
Sapto menegaskan, pemerintah perlu memprioritaskan pelibatan masyarakat lokal dalam proyek-proyek pembangunan. Dengan begitu, pemerataan ekonomi dapat tercapai, sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Sangat penting menghindari dampak negatif seperti perang harga yang tidak sehat, yang sering kali merugikan masyarakat.
“Kita ingin menumbuhkan kehidupan ekonomi yang merata, yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Itu sebabnya, aspek pemerataan dan kualitas daya saing harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Sapto juga mengajak semua pihak untuk terus memperbaiki proses lelang dan pengawasan proyek agar lebih transparan dan efektif, agar ke depan, setiap proyek pembangunan di Kalimantan Timur dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian dengan hadirnya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang berputar di wilayah ini dengan melibatkan lebih banyak tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.
“Proses pembangunan IKN adalah peluang besar. Kita harus memastikan bahwa manfaat ekonominya tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
Sapto mengakhiri pernyataannya dengan harapan agar semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
