Samarinda.UpdateKaltim – Besaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang harus dibayar dan pelayanan publik di kantor-kantor pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, paling banyak dikeluhkan masyarakat Samarinda ketika bertemu dengan anggota DPRD Kaltim saat reses.
“Selain itu, yang dikeluhkan masyarakat adalah soal infrastruktur, seperti jalan lingkungan dan lampu penerangan jalan lingkungan,” kata Agus Suwandy saat di temui di DPD Golkar, Rabu (27/11/2024).
Agus Suwandy menjelaskan bahwa selama reses, salah satu isu yang sering dikeluhkan masyarakat adalah soal pajak dan retribusi yang dianggap memberatkan, terutama di sektor usaha kecil seperti warung makan hingga pedagang di sekolah-sekolah.
“Masyarakat mempertanyakan, kenapa usaha kecil seperti warung makan sampai warung di sekolah dikenakan pajak dan retribusi? Mereka merasa ini terlalu berat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa masyarakat kerap mengadukan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap membebani.
“Ada juga yang bilang PBB terlalu tinggi, sehingga sulit untuk dipenuhi. Kami akan sampaikan hal ini kepada wali kota sebagai pihak yang berwenang,” tambahnya.
Menurut Agus, permasalahan ini sebenarnya bukan berada di bawah kewenangan DPRD Provinsi, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Namun, pihaknya berjanji untuk memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah kota agar ada solusi yang lebih pro-rakyat.
Selain itu, Agus mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antara DPRD, pemerintah kota, dan masyarakat.
“Masalah pajak dan retribusi ini memang menjadi perhatian, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat kecil. Kami di DPRD siap membantu dengan mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Agus menegaskan bahwa DPRD Kaltim memiliki komitmen untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia berharap, melalui reses, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat bisa menjadi lebih efektif.
“Kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat, termasuk mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan keluhan mereka,” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
