Samarinda.UpdateKaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil Balikpapan, Sigit Wibowo, menyoroti sulitnya Pemerintah Provinsi mendapatkan tanah untuk membangun SMAN/SMKN di Kota Balikpapan, sehingga banyak lulusan SMP tak tertampung dan harus sekolah ke luar daerah, atau ke sekolah swasta.
“Dari tahun ke tahun, ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa di kota Balikpapan menjadi tantangan terus berulang,” kata Sigit saat ditemui di DPRD Kaltim, Selasa (29/10/2024).
Ia membandingkan kondisi Balikpapan dengan Samarinda, di mana di Samarinda jumlah SMAN/SMKN lebih banyak dan mampu menampung siswa dari lulusan SMP.
“Samarinda itu banyak penduduknya, tapi sekolahnya juga banyak. Sementara di Balikpapan, jumlah siswa yang lulus dari SD tidak seimbang dengan daya tampung SMP, begitu juga dari SMP ke SMA,” lanjutnya.
Sigit mengungkapkan, salah satu langkah yang tengah diupayakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mempercepat pembangunan SMK 7 di Balikpapan. Meskipun anggaran untuk pembangunan sudah tersedia, proyek ini sempat terhambat akibat belum adanya penyerahan lahan dari pemerintah kota.
Namun, kini proses penyerahan lahan telah selesai, dan Sigit berharap pembangunan bisa segera dimulai tanpa hambatan.
Selain mempercepat pembangunan SMKN, Sigit juga menekankan pentingnya penambahan sekolah tingkat SMAN di Balikpapan. Jumlah siswa SMP yang semakin meningkat di kota ini membutuhkan SMAN/SMKN lebih banyak.
“Tapi membangun sekolah baru, terkendala sulitnya mendapatkan tanah,” ucap Sigit.
Salah satu lokasi ideal untuk pembangunan sekolah baru adalah kawasan Puskib, tapi memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait status kepemilikan lahan dan konsep penggunaannya. Puskib masuk aset pemerintah yang sudah dialihkan pengelolaanya ke PT Kaltim Melati Bhakti Satya – KMBS (Perseroda) milik Pemprov Kaltim.
“Kita perlu bertanya dulu ke PT MBS,” pungkasnya.
Sulitnya mendapatkan tanah untuk membangun sekolah baru, juga pernah disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Muhammad Kurniawan dalam konferensi pers akhir tahun 2023.
“Kita kesulitan mendapatkan tanah untuk lokasi membangun sekolah baru di perkotaan. Kalau pun ada uang, tapi harganya sudah sangat mahal, jauh lebih tinggi dari taksiran appraisal,” katanya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim