Samarinda.UpdateKaltim.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, menyatakan, APBD boleh digunakan untuk membayarkan iuran kepesertaan pendudukan miskin di BPJS-Kesehatan.
“Semua daerah sudah mengalokasikan anggaran di APBD untuk membantu masyarakat miskin membayar iuran BPJS-Kesehatan dan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat,” kata politisi dari Partai Golkar tersebut saat ditemui di gedung DPRD Kaltim, Selasa (29/10/2024).
“Sebagai contoh di Berau, di APBD dialokasikan anggaran Rp13,5 miliar tiap tahun untuk membayarkan iuran BPJS-Kesehatan warga miskin atau tak mampu,” ujar Syarifatul.
Syarifatul, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 yang meliputi Bontang, Kutai Timur, dan Berau, mesubsidi iuran BPJS-Kesehatan warga tak mampu, sangat membantu masyarakat yang kesulitan secara finansial dalam mengakses layanan kesehatan. Bantuan tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan yang merata.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama yang kurang mampu, tidak terbebani biaya kesehatan. Dengan BPJS gratis, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus khawatir dengan biaya,” ungkapnya.
` Syarifatul juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau sedang merencanakan pembangunan rumah sakit baru Tipe B di Berau yang mampu menangani berbagai kasus medis yang sebelumnya harus dirujuk ke luar daerah, seperti cuci darah dan penyakit serius lainnya.
“Pembangunan rumah sakit baru ini bertujuan agar masyarakat Berau tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pengobatan. Dengan fasilitas yang lebih lengkap, kita berharap masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik,” tambahnya.
Rumah sakit baru tersebut direncanakan memiliki berbagai fasilitas medis modern yang akan menunjang pelayanan kesehatan di Berau.
Selain itu, rumah sakit ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga medis lokal, sehingga pelayanan kesehatan di Berau bisa semakin baik dan lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
“Kami ingin masyarakat Berau bisa terlayani dengan baik, tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Ini adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal,” pungkasnya.
Dengan berbagai program kesehatan yang sedang berjalan dan pembangunan infrastruktur kesehatan yang terus ditingkatkan, Syarifatul berharap bahwa upaya ini dapat mengurangi beban masyarakat dan memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Berau.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
