Samarinda.UpdateKaltim.com – Pasangan calon tunggal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, Andi Harun dan Saefuddin Zuhri, dalam debat publik kedua melawan panelis, berjanji bila dipilih kembali oleh masyarakat Samarinda untuk jadi wali kota akan meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan.
Debat publik kedua dalam Pilwali Samarinda 2024 berlangsung di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Sabtu malam (9/11/2024) dan disiarkan langsung TVRI Samarinda. Debat kedua mengusung subtema terkait pembangunan sosial dan budaya, perlindungan anak dan perempuan, serta perbaikan dan penataan pemukiman.
Dalam debat ini, Andi Harun menyampaikan sejumlah program dan ide yang mereka bawa untuk Samarinda. Usai debat, Andi Harun memberikan pernyataan kepada awak media.
“Debatnya seru, meski hanya diikuti satu pasangan calon, suasana tetap hidup. Tema-tema yang diangkat sangat relevan dan merupakan tantangan besar bagi kita ke depan,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat Samarinda bisa semakin mantap menentukan pilihan mereka pada 27 November 2024, setelah menyaksikan dua kali debat yang disiarkan secara luas.
Saat membahas perlindungan anak dan perempuan, Andi Harun mengakui masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki dalam sistem yang ada. Ia menyoroti bahwa meskipun regulasi dan instrumen hukum terkait perlindungan perempuan dan anak sudah ada, pelaksanaan di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
“Saat ini kita sudah memiliki program Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak, tapi mungkin itu belum cukup. Saya pikir program ini harus turun hingga ke tingkat RT, karena kasus kekerasan dan perlindungan anak seringkali terjadi di lingkungan yang lebih kecil,” ungkap Andi Harun.
Ia juga menegaskan bahwa pada periode mendatang, pemerintah kota akan melakukan evaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program perlindungan anak dan perempuan ini, termasuk dengan memasukkannya ke dalam RPJMD 2024-2029.
Lebih lanjut, ia membahas data kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang masih cukup tinggi. Dari 162 kasus yang tercatat sepanjang 2024, mayoritas melibatkan perempuan dan sebagian besar dari mereka adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan dini.
“Dari data yang kami peroleh, ada 81 kasus per Juli 2024, dengan 65 di antaranya menimpa perempuan. Kasus-kasus ini juga mencakup kehamilan di luar nikah. Ini adalah masalah serius yang harus kita atasi bersama dengan berbagai program sosialisasi dan edukasi ke tingkat yang lebih luas,” katanya dengan penuh keprihatinan.
Di akhir wawancara, Andi Harun menekankan pentingnya sinergi antara dinas terkait untuk menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Samarinda.
“Kami akan bekerja lebih keras untuk memastikan kasus-kasus ini bisa terus berkurang di masa mendatang. Setelah cuti, saya akan segera bertemu kepala dinas untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang lebih strategis,” tegasnya.
Masalah PBG dan SLF
Salah satu hal yang menarik dari debat kali ini adalah adanya pertanyaan dari masyarakat langsung. Salah satu pertanyaan masyarakat terkait dengan regulasi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Layak Fungsi).
Menurut Andi Harun pertanyaan tersebut sedikit membingungkannya, makanya dia meluruskan kesalahan terkait undang-undang yang diangkat dalam pertanyaan tersebut.
“Saya harus luruskan, SLF dan PBG lahir karena adanya undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Permasalahan utama di lapangan bukan terletak pada regulasinya, tapi pada tingginya biaya konsultasi yang ditetapkan oleh konsultan bangunan. Ini tantangan kita ke depan, karena pemerintah kota tidak punya kewenangan untuk menentukan harga konsultasi dengan konsultan,” jelasnya.
Andi Harun menegaskan bahwa jika perizinan PBG dan SLF berada di bawah kewenangan wali kota, ia akan mempertimbangkan penggratisan atau setidaknya penurunan biaya yang signifikan.
“Kalau bisa digratiskan, saya gratiskan,” ujarnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan
