Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Penilaian desa wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat. Koordinasi antarlembaga tersebut menjadi bagian dari pengembangan pariwisata berbasis desa, termasuk dalam program dan perlombaan desa wisata tingkat nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Awang Agus Dharmawan, menjelaskan, pengembangan desa wisata tidak hanya berkaitan dengan penetapan status suatu wilayah, tetapi juga keberlanjutan pengelolaannya setelah ditetapkan.
“Berjenjang. Karena desa wisata ini juga dilombakan secara nasional. Keterkaitannya memang dari kementerian melalui dinas pariwisata masing-masing,” ujar Awang di Tenggarong, Jumat (9/10/2026).
Disebutkan, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi suatu wilayah sebelum ditetapkan sebagai desa wisata. Setelah penetapan, pengembangan dan pembinaannya perlu terus berjalan agar potensi wisata yang dimiliki dapat dipertahankan.
“Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan desa wisata berkaitan dengan koordinasi program di berbagai tingkatan,” tutur Awang.
Meski demikian, keberlanjutan pengelolaan tetap menjadi hal penting agar destinasi wisata tidak hanya ramai dalam waktu singkat.
Awang menilai, popularitas yang meningkat akibat viral atau tingginya kunjungan wisatawan belum cukup untuk menjamin keberlangsungan sebuah desa wisata. Tanpa pengelolaan yang berkesinambungan, destinasi berpotensi kehilangan daya tarik setelah popularitasnya menurun.
“Kalau hanya buka sebentar, viral, booming, setelah itu redup, hilang, tinggal cerita saja lagi. Sekarang yang dipikirkan ini keberlanjutan,” ujar Awang.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, Kabupaten Kukar tercatat memiliki 23 desa wisata. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi pariwisata berbasis desa yang dimiliki daerah ini.
“Dengan pola pembinaan berjenjang, pengembangan desa wisata berkaitan dengan peran pemerintah di berbagai tingkatan. Namun, keberhasilan pengelolaannya juga membutuhkan keberlanjutan aktivitas wisata agar destinasi tetap memiliki daya tarik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,” pungkasnya. (*)
