Samarinda.UpdateKaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen akan memprioritaskan tenaga honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji setelah memimpin upacara perdana di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Kantor Gubernur Kaltim jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (24/2).
“Komitmen kita, kita akan mengedepankan para honorer untuk menjadi PPPK,” ujarnya menjawab pertanyaan updatekaltim.com.
Disinggung terkait instruksi langsung Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang melarang kepala daerah untuk mengangkat staf khusus pada tahun ini, Seno menyatakan akan meninjau lebih lanjut apakah kebijakan tersebut merupakan instruksi resmi atau sekadar saran.
“Kalau staf khusus, nanti akan kita lihat dulu apakah itu instruksi atau hanya berupa wejangan. Yang jelas, saya tidak punya staf ahli dan staf khusus,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Andi Satya Adi Saputra pun angkat bicara ketika ditemui UpdateKaltim.com saat menghadiri rapat kerja bersama sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BPJS Kesehatan Regional VIII Kalimantan, di Hotel Fugo Samarinda, Senin (17/2).
Sebagai lembaga yang mengawasi kerja-kerja eksekutif, ia menegaskan komitmennya akan mengawasi pemerintah daerah untuk benar-benar memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.
“Intinya semua yang berada di bawah naungan Pemprov Kaltim memang tidak diperkenankan mengangkat tenaga baru, baik itu honorer, tenaga ahli, staf khusus dan lain sebagainya,” terangnya.
Ia menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki prioritas anggaran masing-masing. Fokus pemerintah saat ini adalah efisiensi terkait pengangkatan pegawai baru. Sebagai langkah konkret, DPRD Provinsi Kaltim telah menghentikan pengangkatan pegawai baru di lingkungan sekretariat dewan (sekwan).
“Kebijakan anggaran itu sudah diperhitungkan masing-masing. Dan, memang fokusnya dari pemerintahan Pak Prabowo adalah efisiensi terkait dengan pengangkatan pegawai baru. Jadi memang kita juga sudah melaksanakan di dewan, sekwan tidak mengangkat pegawai baru lagi,” tuturnya.
Politikus Golkar itu menambahkan bahwa jika diperlukan, pemerintah akan memanfaatkan tenaga yang sudah ada. Menurutnya, staf dan tenaga alih yang ada saat ini dianggap sudah cukup baik, sehingga tidak perlu mengangkat pegawai baru lagi.
“Memang kita berkomitmen untuk melakukan efisiensi. Seandainya memang ini diperlukan, kita manfaatkan tenaga yang sudah ada. Jadi saya rasa cukup dengan kemampuan mereka yang ada ini, sebagai staf tenaga ahli mereka sudah cukup baik, tidak perlu mengakat yang baru, manfaatkan yang sudah ada saja,” tegasnya.
Penulis: Lydia Apriliani – Editor: Intoniswan
