UpdateKaltim.Com – Rusmadi Wongso yang masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan terlihat blak-blakan mengikuti agenda kampanye pasangan calon (Paslon) Pilgub Kalrim nomor urut 02, Rudy-Seno di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Minggu (27/10/2024).
Tindakan Rusmadi tentu sangat bertolak belakang dengan partai yang menaunginya.
Sebab diketahui, PDI Perjuangan mengusung pasangan Isran-Hadi dengan nomor urut 01 di Pilgub Kaltim.
“Setahu saya masih (kader PDI Perjuangan). Dan itu tidak ada perintah, dan itu berarti tindakan inkonsisten dari perintah partai,” jelas Bendahara DPD PDI Perjuangan Kaltim, Muhammad Samsun.
Lanjut Samsun, seharusnya Rusmadi yang masih tercatat sebagai kader tegak lurus dengan aturan dan keinginan partai yang sudah jelas mendukung pasangan Isran-Hadi.
Bukan malah sebaliknya, mendukung dan mengikuti kampanye Rudy-Seno yang diusung koalisi besar dari Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PKS, NasDem, PPP, PSI, PBB, Partai Buruh, PKN dan Prima.
“Kalau ada yang mengatakan itu dari PDI, tentu tidak. Karena kalau partai, harusnya 100 persen tegak lurus kepada calon yang sudah diusung DPP,” kata Samsun.
“Seharusnya kalau mau ikut kampanye, ya kampanyekan 01 dong (Isran-Hadi). Ketika tidak mengkampanyekan 01 berarti dia melanggar dan tidak konsisten dengan perintah partai,” tekan Samsun.
Terkait tindakan Inskonsistensi Rusmadi, Samsun dengan tegas kalau partai akan melakukan pemanggilan dan klarifikasi.
Bahkan dengan Samsun turut menekankan akan adanya sanksi yang diberikan partai terhadap tindakan inkonsistensi Rusmadi Wongso.
“Itu pasti akan ada sanksi, pasti ada tindakan. Minimal dpd partai akan memulai dengan pemanggilan dan klarifikasi,” tandasnya.
Terpisah, Komisioner Bawaslu Kaltim Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Daini Rahmat menyebut pihaknya masih menunggu informasi lengkap dari anggota di lapangan terkait kegiatan kampanye yang dihadiri Rusmadi Wongso.
“Kami masih lihat dulu, karena ada teman-teman yang melakukan pengawasan di sana (lapangan). Karena (Rusmadi harus dipastikan) tidak boleh menggunakan fasilitas negara (seperti mobil dinas),” singkat pria yang karib disapa Deden. (redaksi)
