Samarinda, UpdateKaltim.com – Influencer, Abdul Giaz, kembali menjadi sorotan setelah mengkritik tajam kondisi jalan rusak yang ada di Kota Tepian melalui media sosial @abdulgiaz99 di platform Instagramnya.
Dalam unggahannya bersama 4 akun media sosial lainnya, politikus muda Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini pun menyoroti jalan rusak di sekitar Bundaran Loa Janan menuju Jembatan Mahulu.
Ia mempertanyakan kebijakan pengaspalan jalan yang menurutnya hanya membuang-buang anggaran jika tidak disertai dengan sistem drainase yang baik.
“Siang sobat Kaltim Etam, liati nah, hancur jalanan. Kalau sudah disemen, nggak usah lagi diaspal. Aspal itu cepat rusak kalau tidak ada drainasenya. Kepala PU, liati ini, nggak usah kelanjian ngaspal-ngaspal, mending meolah parit,” ujar Abdul Giaz dalam unggahannya.
Kritik itu pun ramai dibahas publik dengan lebih 1.000 komentar dan akhirnya mendapat tanggapan dari Wali Kota Andi Harun saat melakukan konferensi pers bersama awak media pada Kamis sore (30/1/2025).
Andi Harun menjelaskan bahwa perbaikan jalan di Samarinda tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kota. Ia menegaskan bahwa ada pembagian status jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, maupun jalan kota. Status jalan ini menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbaikannya.
“Masyarakat tentu tidak mau tahu soal status jalan, apakah nasional, provinsi, atau kota. Yang mereka inginkan adalah jalanan yang baik dan layak. Tapi dalam praktiknya, jika jalan itu berstatus nasional, pemerintah kota tidak bisa langsung memperbaikinya tanpa izin kementerian,” jelas Andi Harun.
Politikus senior Partai Gerindra tersebut, juga menegaskan bahwa pemerintah kota tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur dan penanganan banjir di Samarinda.
Kendati begitu, ia meminta masyarakat untuk bersabar karena prosesnya membutuhkan waktu dan harus melalui prosedur birokrasi yang tidak sederhana.
“Kami terus berusaha menangani banjir dan memperbaiki infrastruktur kota. Tapi ini bukan hal yang bisa selesai dalam satu atau dua tahun. Kami membutuhkan waktu setidaknya 3 sampai 4 tahun untuk hasil yang lebih maksimal, dalam penanganan banjir,” tambahnya.
Meski demikian, Wali Kota Andi Harun juga mengingatkan para konten kreator agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Bukan saatnya sekarang saling menyalahkan, siapa yang paling berwenang. Kalau status jalannya memang yang mengerjakan kegiatan itu provinsi, ya itu ada di provinsi,” terangnya.
Menyalahkan pemerintah itu mudah, tapi memahami duduk persoalan juga dirasa Andi Harun sangat penting. Ia harap kritik-kritik yang disampaikan bisa ikut mengedukasi masyarakat, bukan sekadar menyudutkan.
“Kita harap para pelaku konten kreator bisa memahami duduk persoalannya. Kalau engga, mungkin bisa fitnah, bisa jadi prasangka buruk. Sebaiknya sama-sama mengedukasi. Kalau menyalahkan itu gampang. Tidak semudah kita membangun, memelihara,” tutupnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
