Jakarta.UpdateKaltim.com – Salah satu yang memicu masifnya hoaks adalah perubahan masyarakat era digital atau kerap disebut sebagai situasi pascakebenaran. Sebuah situasi di mana fakta-fakta objektif kurang berpengaruh terhadap opini publik ketimbang hal-hal yang sifatnya “appeal to emotion” atau kepercayaan personal. Selain itu, keinginan masyarakat melakukan cek dan ricek terhadap informasi juga sangat rendah.
“Masyarakat ada kecenderungan untuk mendengar apa yang ingin mereka dengar. Membaca hanya apa yang ingin mereka baca. Mempercayai apa yang ingin mereka percayai,” ungkap Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang dalam Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, Selasa (27/6/23).
Lebih lanjut ia menerangkan, literasi masyarakat Indonesia cenderung masih rendah. Keinginan untuk melakukan cek dan ricek terhadap informasi juga sangat rendah.
Padahal, hoaks, propaganda, dan ancaman media sosial jelang Pemilu 2024 menjadi sesuatu yang harus diperangi dengan cukupnya pengetahuan.
“Akhirnya mereka mudah percaya pada informasi yang sesuai dengan keinginan mereka,” ujarnya.
Ditambahkannya, ia berharap Polri dan instansi terkait dapat memerangi segala ancaman media sosial di tahun politik yang dapat berdampak kepada kondisi masyarakat secara nyata.
Dalam acara yang sama Polri membeberkan temuan kerawanan Pemilu 2024 yang diperoleh dalam periode Agustus 2018-Maret 2023.
“Temuan isu hoaks periode Agustus 2018-Maret 2023 totalnya mencapai 11.357 konten,” ujar Kabag Pemanalis Divisi Humas Polri, Kombes. Pol. Erdi Adrimulan Chaniago.
Tak dipungkiri, hoaks menjadi salah satu kerawanan Pemilu 2024 yang harus diantisipasi penyebarannya. Oleh karena itu, Humas Polri selalu berupaya memberikan sosialisasi dan literasi cerdas bermedia sosial.
Tak hanya itu, Polri juga membentuk Satgas Mantap Brata, Satgas Anti Money Politic, dan Satgas Nusantara untuk mengawal jalannya Pemilu 2024. Berbagai mitagasi pun dilakukan mulai dari isu SARA, hoaks, hingga mitigasi adanya oknum anggota yang melakukan pelanggaran dalam mengawal ajang pesta demokrasi.
“Berbagai kolaborasi dengan instansi terkait dan nota kesepahaman juga telah kami lakukan untuk memperkuat sinergisitas dalam menyukseskan Pemilu 2024 aman dan damai,” jelasnya.
Edukasi penting
Ketua Umum Bakohumas Usman Kansong dalam kegiatan yang sama mengatakan, edukasi politik dipandang penting untuk menjadi modal masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2023. Tak dipungkiri, berbagai sisi negatif mungkin saja menjadikan masyarakat apatis kepada ajang pesta demokrasi itu.
Literasi untuk menyaring terpaan informasi sangat krusial untuk disampaikan kepada seluruh generasi, terutama pemilih pemula.
“Banyak faktor yang mempengaruhi perspektif masyarakat, tapi kita bisa mengambil bagian dalam membentuk perspektif yang positif dalam tahun politik ini,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, disinformasi, ujaran kebencian, hingga polarisasi seakan-akan sudah menjadi fase yang pasti dilalui dalam siklus tahun politik. Oleh karenanya, ia berharap forum ini dapat meliterasi dan mengedukasi masyarakat menjelang tahun politik.
“Dengan kreatifitas rekan-rekan humas dan kolaborasi bersama, peran ini bisa memberikan dampak yang besar untuk bangsa,” ungkapnya.
Independen
Sedangkan Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi Dewan Pers, Asmono Wikan menjelasakan, media sebagai salah satu elemen penting dalam menjaga situasi nasional tentunya harus memegang teguh independensi, terutama menjelang Pemilu 2024.
“Pemberitaan yang independen adalah salah satu bentuk ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Berita yang akurat, berimbang, dan beritikad baik itu sendiri adalah berita yang independen,” katanya.
Untuk menerapkan pemberitaan yang independen, ujarnya, diperlukan akal sehat para pemilik dan pengelola lembaga pers semestinya membela independensi. Selain itu, perlu selalu dicamkan bahwa tugas konstitusional pers sejatinya adalah memandu publik untuk menjalani kehidupan sosial yang lebih baik.
“Pers harus bersikap independen dalam meliput kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk dua tujuan, yakni mempertahankan kemerdekaan pers dan menyelamatkan demokrasi,” ujar Asmono Wikan dalam Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, Selasa (27/6/23).
Ia menegaskan, bersikap independen dalam pemberitaan pemilu adalah mahal. Sebab, independensi berdampak pada kredibilitas dan reputasi lembaga pers.
Sumber: Tribratanews.Polri | Editor: Intoniswan
