Samarinda.UpdateKaltim.com – Pendidikan dasar adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Namun kenyataannya, sekolah dasar di Kaltim masih menghadapi berbagai tantangan, salah satu yang menjadi sorotan, masih minimnya sarana dan prasarana pendukung karena minimnya alokasi anggaran.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, H.M. Darlis Pattalongi pun menyadari ketimpangan ini dan mengambil langkah nyata. Salah satu caranya, yaitu dengan memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia mengumpulkan data kondisi sekolah dasar di Samarinda untuk diajukan ke pemerintah pusat, dengan harapan sekolah-sekolah ini bisa mendapatkan anggaran tambahan.
“Saya keliling sendiri, baru terkumpul puluhan gedung SD. Harapannya, bisa terkumpul lebih banyak lagi. Sebab, tidak semua sekolah yang saya bawa ke Jakarta akan tertangani oleh kementerian,” ujarnya kepada wartawan UpdateKaltim.com.
Semakin banyak nama sekolah yang masuk dalam daftar kata Darlis, tentu tak menutup kemungkinan, bahwa Kota Samarinda bisa mendapatkan DAK yang lebih besar.
“Peluang kita mendapatkan dana ini lebih besar ketika kita membawa banyak usulan kesana. Misalnya, saya membawa 1 dengan 10, maka kemungkinan lebih besar 10 dong. Walau tidak semua 10 itu akan ditangani,” jelasnya.
Langkah ini jelas politikus senior itu, sangat penting mengingat keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan banyak sekolah dasar mengalami keterlambatan dalam perbaikan infrastruktur maupun peningkatan kualitas pembelajaran.
“Jangan berpikir bahwa sekolah dasar itu kewenangannya ada di kota, tapi kan ada dana di kementerian. Itu yang harus kita perjuangkan sebagai solusi keterbatasan anggaran,” terangnya.
Jika dibandingkan dengan daerah lain, Darlis merasa bahwa Kaltim masih tertinggal dalam hal pemanfaatan DAK untuk sekolah dasar. Hal ini terjadi karena komunikasi yang kurang optimal antara pemerintah daerah dan kementerian terkait.
“Maaf saja ya, selama ini yang menggunakan DAK itu tergantung bagaimana komunikasi daerah dengan menterinya. Nah, itulah yang sering kali juga kita alfa disitu, adalah faktor komunikasi kita,” tuturnya.
Ia merasa miris saat melihat anggaran untuk pendidikan di daerah justru sering kali hanya bergantung pada dana yang tersedia di APBD, padahal ada peluang yang sangat besar untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat.
“Makanya saya mencoba bagaimana supaya sekolah-sekolah dasar kita bisa mendapatkan DAK. Pasalnya, saya lihat di daerah lain juga seperti itu, kementerian banyak menurunkan anggaran-anggaran untuk memperbaiki sekolah dasar. Besar sebenarnya anggaran itu, tapi kita di Kaltim sangat minim itu,” bebernya.
Penulis: Lydia Apriliani – Editor: Intoniswan
