Balikpapan.UpdateKaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah mengajukan empat lokasi sebagai calon sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial. Namun hingga kini belum ada lokasi yang ditetapkan karena syarat teknis maupun administrasi masih harus diselesaikan.
“Syaratnya minimal lahan 5 hektare, maksimal 7 hektare. Status tanah harus jelas milik pemerintah. Jalur listrik, air, semuanya harus siap,” kata Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Edy Gunawan kepada wartawan, Senin (17/11/2025).
Edy menjelaskan, pembangunan sekolah rakyat merupakan program Kementerian Sosial. Daerah bertugas menyiapkan lahan, infrastruktur dasar, dan kelengkapan penunjang sebelum pembangunan dimulai.
Beberapa lokasi yang diajukan belum memenuhi seluruh syarat tersebut. Terutama soal akses air bersih dan kesiapan jaringan PDAM.
“Kita sudah ajukan empat lokasi. Tapi masih menunggu respons pusat,” sebutnya.
Dari empat lokasi yang diajukan, Edy menyebut dua wilayah dianggap paling memungkinkan yakni daerah utara kota dan timur . Keduanya adalah aset pemerintah dan memenuhi batas luas minimal.
“Yang jelas tanahnya milik pemerintah. Tinggal pusat menentukan mana yang dipilih,” ujarnya.
Edy mengingatkan bahwa persoalan terbesar sekolah rakyat di berbagai daerah bukan hanya soal bangunan. Tetapi operasional sehari-hari yang kemudian dibebankan ke daerah.
“Listrik, air, keamanan, operasional asrama, itu harus diperhitungkan matang. Banyak daerah lain yang bermasalah karena administrasinya belum siap,” ungkap Edy.
Ia pun menegaskan, apabila sekolah rakyat dibangun di Balikpapan, seluruh fasilitasnya akan diserahkan ke pemerintah daerah.
“Artinya kita harus siap. Jangan bangun dulu, baru nanti bingung soal operasional,” tegasnya.
Sekolah rakyat menggunakan sistem pendidikan berasrama untuk seluruh jenjang mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Seluruh kebutuhan seperti seragam dan makan tiga kali sehari ditanggung sekolah.
Namun Edy mengingatkan tantangan psikologis bagi siswa SD yang harus tinggal jauh dari orang tua.
“Anak SD masih terlalu muda. Mereka biasanya dekat sekali dengan orang tua. Kalau langsung tinggal di asrama, bisa jadi masalah baru,” tuturnya.
Untuk siswa SMP dan SMA, Edy menilai adaptasi lebih mudah. Sebelum memiliki sekolah rakyat sendiri, Balikpapan mengirim empat siswa ke sekolah rakyat Samarinda: dua siswa SD dan dua siswa SMA.
“Kadang ada anak yang masih terbiasa disuruh orang tuanya di rumah, jadi adaptasi agak ribet,” bilangnya.
Meski begitu, ada satu siswa SMA dari Balikpapan yang menunjukkan prestasi.
“Dia sempat tampil menyanyi di depan Menteri Sosial,” ucap Edy.
Ia mengatakan bahwa sekolah rakyat menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun syarat utama bukan sekadar ekonomi, melainkan kesiapan mental.
“Saya berpikir anak-anak harus siap. Bukan anak terpaksa. Kalau tidak siap, nanti bisa kabur dari asrama, menimbulkan masalah,” pungkas Edy.
Adapun, proses asesmen dilakukan oleh Dinas Sosial sebelum siswa dikirim ke sekolah rakyat mana pun.
Penulis : Putri | Editor : Intoniswan
