Samarinda.UpdateKaltim.com – Di Hari Guru Nasional 2024, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti tantangan besar yang dihadapi para guru honorer, khususnya di Kalimantan Timur, karena pemerintah berencana menghapus status guru honorer pada tahun 2025.
Dengan kebijakan ini, hanya akan ada tiga jenis kepegawaian yang diakui, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu, dan P3K paruh waktu.
“Kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam, karena banyak guru di Kaltim yang masih berstatus honorer. Di sisi lain, jumlah guru dengan status PNS di daerah kita ini juga tidak banyak. Kalau tidak ada langkah konkret, dampaknya bisa sangat signifikan bagi pendidikan di Kaltim,” jelasnya.
Menurut Andi Satya, pemerintah harus membuka peluang agar guru honorer ini dapat beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau P3K. Ia optimis bahwa regulasi terkait hal ini tengah dirumuskan di tingkat pusat.
“Kita harus menyelamatkan para guru honorer ini. Pemerintah pusat perlu memastikan ada mekanisme transisi yang adil, sehingga para guru honorer tidak kehilangan pekerjaan, tetapi justru mendapatkan status yang lebih baik,” tambahnya.
Selain itu, Andi Satya juga menekankan pentingnya peningkatan tunjangan guru, baik untuk PNS maupun P3K. Menurutnya, inflasi yang terus meningkat membuat kesejahteraan guru perlu menjadi prioritas pemerintah.
“Tunjangan guru harus ditingkatkan. Guru adalah garda terdepan pendidikan, dan kesejahteraan mereka adalah kunci untuk mencetak generasi emas Indonesia,” tegasnya.
Andi berharap momentum Hari Guru Nasional ini menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya peran guru. Ia juga mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera mengambil langkah konkret demi masa depan para guru, khususnya di Kalimantan Timur.
“Dengan kebijakan yang tepat, kita tidak hanya menyelamatkan nasib para guru honorer, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan di Kaltim tetap terjaga,” ucapnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
