Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar ingin mengoptimalkan dana yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar dapat membantu kebutuhan keluarga prasejahtera, mulai dari bedah rumah hingga bantuan pendidikan dan kesehatan.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui pemotongan langsung dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan itu telah memiliki landasan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan bersama DPRD Kukar.
“Kalau saja kita jalankan Perda yang sudah disahkan, berarti ada semua perusahaan, ASN di semua tingkatan yang menyerahkan zakatnya melalui Baznas. Bayangkan berapa yang bisa terkumpul, paling sedikit Rp100 miliar,” ujar Rendi di Tenggarong, Jumat (30/10/2026).
Disebutkan Rendi, pemungutan zakat saat ini telah berjalan di sekitar 70 persen organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kecamatan. Pemkab Kukar juga telah menginstruksikan seluruh OPD melalui Sekretaris Daerah agar menjalankan kebijakan tersebut.
Menurutnya, dana zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk membantu berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Bahkan, ia menilai keberadaan Baznas dapat menjadi alternatif pembiayaan sejumlah program sosial yang selama ini membutuhkan dukungan anggaran pemerintah daerah.
“Bayangkan kalau uang dari pemungutan dan penggunaan zakat itu dijalankan di Kukar. Tidak perlu lagi Perkim menganggarkan sanitasi, WC, pengadaan tandon air bersih, maupun listrik. Cukup Baznas saja yang mengerjakan,” katanya.
Ia menjelaskan, dari keseluruhan dana zakat yang dihimpun Baznas, sebesar 82,5 persen dialokasikan kembali untuk masyarakat. Sementara 17,5 persen digunakan untuk kebutuhan amil zakat, termasuk operasional dan sekretariat lembaga.
Dengan skema tersebut, Rendi memperkirakan apabila penghimpunan zakat mencapai Rp100 miliar, sekitar Rp82,5 miliar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat Kukar.
“82,5 persen itu kembali ke Kukar dalam bentuk bangunan, sembako, dan bantuan lainnya. Jadi, yang kami kawal adalah memastikan dana tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegasnya.
Diterangkan Rendi, dana zakat tersebut dapat digunakan untuk program bedah rumah bagi keluarga prasejahtera. Dengan asumsi biaya pembangunan satu rumah sebesar Rp50 juta, alokasi Rp10 miliar dapat membiayai sekitar 200 unit rumah.
Selain perumahan, dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pembayaran BPJS masyarakat tidak mampu serta mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Rendi menuturkan, penghimpunan zakat di Kukar sebenarnya menunjukkan peningkatan. Pada 2024, dana yang terkumpul sekitar Rp1,8 miliar dalam setahun. Sementara pada 2026, jumlahnya telah mencapai sekitar Rp12 miliar meskipun tahun belum berakhir.
“Pada 2024 kemarin baru Rp1,8 miliar. Sekarang sudah tembus lebih dari Rp10 miliar. Tahun 2026 sepertinya lebih, karena belum akhir tahun sudah Rp12 miliar,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui penerapan payroll zakat ASN sempat menghadapi perbedaan pandangan. Sebagian ASN mendukung kebijakan tersebut karena memudahkan penyaluran zakat, sedangkan sebagian lainnya memilih menyalurkan secara mandiri atau melalui lembaga lain.
Rendi menambahkan, keberadaan Perda menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan tersebut. Apalagi kepercayaan masyarakat terhadap Baznas perlu terus dijaga melalui penyaluran dana yang tepat sasaran.
Karena itu, ia membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan perusahaan dan sektor swasta agar penghimpunan dana sosial tidak hanya bergantung pada ASN maupun APBD.
“Kolaborasi itu bisa menjadi momentum. Kita tidak perlu selalu berharap pada APBD. Kita bisa menggunakan uang sendiri. Bagaimana dana itu terkumpul tanpa memberatkan pemberi, tetapi manfaatnya nyata bagi penerima,” tuturnya.
Ia menyebut, penanganan persoalan sosial di Kukar membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan perlu bekerja bersama agar program yang dijalankan dapat menjangkau lebih banyak warga.
“Tidak ada yang bisa bekerja sendiri hari ini. Tidak ada Superman di Kukar, tidak ada juga perusahaan yang bisa berjalan sendiri. Kita tetap membutuhkan dukungan masyarakat, pemerintah, dan swasta,” pungkasnya.
