Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Kartanegara (Kukar) merencanakan pengadaan satu unit kapal angkutan pelajar pada tahun anggaran 2027. Pengadaan tersebut disiapkan untuk membantu akses transportasi siswa, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan jalur darat maupun berada di kawasan pesisir.
Kepala Dishub Kukar Ahmad Junaidi mengatakan, rencana pengadaan itu masih dalam pembahasan anggaran. Untuk kapal angkutan pelajar, wilayah pesisir Kecamatan Anggana menjadi prioritas karena terdapat sejumlah desa yang memiliki keterbatasan akses pendidikan dan transportasi.
“Di sana ada tiga desa, Sepatin, Tani Baru, dan Muara Pantuan. Mereka harus ke Anggana untuk sekolah. Kalau naik kapal, perjalanan bisa satu setengah sampai dua jam,” ujar Junaidi di Tenggarong, Rabu (21/10/2026).
Disebutkan Junaidi, keterbatasan transportasi menjadi salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan pesisir tersebut. Selama ini, sebagian siswa mengandalkan kapal milik masyarakat untuk berangkat ke sekolah. Namun, layanan itu tidak selalu tersedia sehingga perjalanan siswa sangat bergantung pada keberadaan transportasi yang bisa digunakan.
“Dulu pernah ada kapal melalui anggaran pokir, tetapi sudah beberapa tahun dan kondisinya mulai rusak. Itu yang menjadi salah satu persoalan yang kami hadapi,” jelasnya.
Diketahui, jumlah pelajar yang membutuhkan layanan kapal di Anggana diperkirakan mencapai sekitar 50 orang. Sementara di Desa Pela, kebutuhan angkutan diperkirakan melayani 12-15 orang.
Selain Anggana, Dishub Kukar turut mempertimbangkan kebutuhan transportasi air bagi pelajar di Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun. Di wilayah tersebut, perjalanan menuju pusat Kecamatan Kota Bangun memerlukan waktu sekitar 30 menit melalui jalur air.
Dengan mempertimbangkan jumlah pengguna dan jarak tempuh, Anggana menjadi prioritas utama dalam rencana pengadaan kapal pada tahun anggaran 2027. Meski demikian, Dishub masih akan menyesuaikan jumlah armada dengan ketersediaan anggaran serta harga kapal yang dibutuhkan.
“Anggarannya sekitar Rp1 miliar. Nanti kami lihat harga kapalnya berapa. Kalau memungkinkan dan anggarannya cukup, bisa dua kapal. Tetapi kalau hanya cukup untuk satu, kemungkinan diprioritaskan ke Anggana,” bebernya.
Kendati demikian, harga kapal akan bergantung pada kapasitas, kualitas, serta spesifikasi mesin yang digunakan. Sebagai perbandingan, pengadaan kapal yang dilakukan sekitar empat tahun lalu menelan biaya kurang lebih Rp350 juta dengan kapasitas sekitar 30 penumpang.
Meski demikian, Junaidi menegaskan, besaran anggaran pengadaan kapal tersebut belum bersifat final. Seluruhnya masih menyesuaikan pembahasan anggaran untuk tahun anggaran 2027.
“Kita masih dalam pembahasan. Garis besarnya masih bisa berubah, jadi nanti disesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” terangnya.
Junaidi menambahkan, pengadaan armada baru juga perlu diikuti kesiapan pengelolaan operasional. Dishub Kukar menginginkan kendaraan maupun kapal yang disediakan dapat dikelola secara berkelanjutan oleh pihak setempat sehingga layanan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah kabupaten.
Menurutnya, keberadaan pengelola yang siap menjalankan operasional menjadi pertimbangan penting agar armada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.
“Kami ingin pengelolaannya sudah siap. Jangan sampai operasionalnya terus bergantung pada APBD. Kalau anggaran daerah sedang terbatas, layanan tetap harus bisa berjalan,” pungkasnya. (*)
