Head NewsPolhukam

Presiden Minta Usut Tuntas Keterlibatan Manusia dan Korporasi dalam Karhutla

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan sekaligus menjaga ketahanan nasional dan persatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Presiden meminta seluruh jajaran terkait mengusut tuntas dugaan keterlibatan manusia dan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memastikan tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.

“Saya minta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab. Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Presiden Prabowo menyoroti hasil penyelidikan di lapangan yang menunjukkan bahwa fenomena karhutla tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga diduga melibatkan campur tangan manusia dan tanggung jawab sejumlah korporasi.

“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita. Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf, kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyebut penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti yang jelas dan melalui proses yang cermat. Pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk mencabut izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar. Bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan,” ungkap Presiden Prabowo.

Sumber: BPMI Setpres | Editor: Intoniswan

Bagikan

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts