Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengevaluasi penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) per kecamatan di tengah masih buruk kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan pembelajaran di sekolah menyesuaikan kondisi pencemaran udara di wilayah masing-masing.
“Kami diminta berkoordinasi dengan kepala satuan pendidikan untuk memantau indeks pencemaran udara di wilayah masing-masing. Apabila kondisi udara sudah berada pada tingkat sangat berbahaya, pembelajaran tatap muka akan dialihkan menjadi PJJ,” sebut Heriansyah di Loa Kulu, Selasa (13)/10/2026).
Kendati demikian, Heriansyah menilai, penerapan PJJ perlu mempertimbangkan kondisi wilayah masing-masing. Salah satu opsi yang dievaluasi ialah penerapan PJJ berdasarkan zona per kecamatan.
“Barangkali penerapannya akan dilakukan berdasarkan per kecamatan. Sebab, ada sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran tatap muka, sementara sekolah lainnya sudah menerapkan PJJ,” ujarnya.
Apalagi perbedaan kebijakan antarsekolah perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kecemburuan. Karena itu, Disdikbud Kukar akan mengkaji penerapan kebijakan mempertimbangkan kondisi pencemaran udara di setiap wilayah.
Heriansyah menjelaskan, tingkat paparan asap karhutla tidak merata di seluruh wilayah Kukar. Daerah yang berdekatan dengan titik kebakaran cenderung mengalami kondisi udara lebih buruk dibandingkan wilayah yang jauh dari sumber api.
Di Tenggarong, misalnya, kondisi asap dilaporkan sudah cukup pekat. Sementara itu, wilayah hulu seperti Muara Muntai memiliki penyebaran asap yang relatif lebih rendah sehingga sekolah-sekolah di kawasan tersebut masih melaksanakan pembelajaran tatap muka.
“Jika melihat kondisi saat ini, wilayah yang cukup parah adalah daerah yang berdekatan dengan titik-titik sumber api akibat kebakaran hutan dan lahan. Misalnya, di Tenggarong, kondisi asap sudah cukup pekat,” jelasnya.
Perbedaan kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan wilayah yang perlu menerapkan PJJ. Pemantauan kualitas udara dan koordinasi dengan satuan pendidikan akan menjadi dasar evaluasi sebelum kebijakan lanjutan diterbitkan.
“Hari ini kami akan melakukan evaluasi dan rapat, kemudian menerbitkan surat edaran mengenai wilayah yang akan menerapkan PJJ,” pungkasnya. (*)
