Tenggarong.UpdateKaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dibawah kepemimpinan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin bersiap menggulirkan program unggulan RT-ku Terbaik dengan alokasi anggaran yang tidak sedikit.
Setiap tahun, program ini menghabiskan hampir Rp450 miliar, dengan nilai bantuan mencapai Rp150 juta untuk setiap rukun tetangga (RT). Besarnya anggaran tersebut diakui Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjadi peluang sekaligus tantangan sangat serius dalam pelaksanaannya di lapangan.
“Per tahun kita menghabiskan hampir Rp450 miliar untuk program RT-ku terbaik ini. Kita berharap ini tidak seperti menggarami air di laut,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik di tingkat RT ini berpotensi memberikan dampak besar bagi masyarakat. Namun di sisi lain, juga memiliki risiko tinggi jika tidak dikawal dengan baik.
“Program ini bagaikan pisau bermata dua. Kalau tidak kita kawal dengan baik, maka ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah daerah,” jelasnya.
Peringatan ini tentu saja bukan tanpa alasan. Bupati Aulia secara terbuka mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi berbagai modus penyalahgunaan dana yang kerap terjadi di tingkat pelaksanaan.
“Semua modus-modus terkait dengan dana RT ini kita sudah kantongi. Semua modus-modus” terangnya.
Salah satu yang menjadi sorotan Bupati Aulia adalah potensi praktik penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) fiktif hingga penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Ia mengingatkan agar para pejabat terkait di lapangan tidak justru menjadi pihak yang membuka celah kecurangan.
“Jangan sampai Bapak Ibu yang mengajari RT untuk bekerja tidak benar, membuat SPJ fiktif, atau mengarahkan pada praktik-praktik yang menyimpang,” pesannya kepada 119 pejabat pengawas eselon 4 yang dilantik di Taman Tanjong, Tenggarong.
Bupati Aulia juga menyinggung dampak moral dari penyalahgunaan kewenangan tersebut. Menurut orang nomor satu di Kabupaten Kukar ini, keuntungan materi yang diperoleh tidak sebanding dengan beban moral yang harus ditanggung.
“Materi yang didapat tidak seberapa, tapi beban moral dan dosa sejarahnya sangat besar,” tegasnya.
Untuk mencegah hal itu, Bupati menekankan pentingnya peran aparatur di tingkat bawah, mulai dari lurah hingga pejabat terkait pemberdayaan masyarakat desa (PMD), dalam mengawal jalannya program.
Mereka diminta aktif mendampingi proses musyawarah RT agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Kami tidak ingin ada informasi bahwa musyawarah RT ditinggalkan begitu saja. Justru di situlah peran Bapak Ibu untuk mengarahkan agar program ini berjalan benar,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan lepas tangan. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan langsung untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan.
“Kami juga akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi,” tambahnya.
Melalui pengawalan yang ketat, Bupati Aulia berharap program RT-ku Terbaik tidak hanya menjadi proyek anggaran besar, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta memperbaiki wajah pemerintahan daerah.
“Bapak Ibu adalah ujung tombak kami. Pastikan program ini berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
