Samarinda.UpdateKaltim.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, turut menyampaikan TKD (Ttansfer Ke Daerah) diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
“Pemerintah daerah akan memastikan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, dengan prioritas pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” ujar Sri Wahyuni dalam sambutannya di acara penyerahan DIPA APBN 2025 di Odah Etam Gubernur Kaltim, Selasa (17/12/2024).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur, M. Syaibani, menegaskan bahwa dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L APBN Tahun 2025 untuk di Kalimantan Timur Rp56,87 Triliun dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Sekda Sri Wahyuni didampingi Kakanwil DJPb Kaltim, M Syaibani menyerahkan bantuan keuangan Provinsi Kaltim tahun 2025, kepada kabupaten kota se Kaltim.
Selain itu juga menyerahkan penghargaan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terbaik kategori pagu kecil kepada Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb, Kantor Wilayah DJP Kaltimtara, Lapas Kelas IIA Tenggarong. Kemudian, IKPA kategori pagu sedang kepada Polres Bontang, Polres Kubar, dan Kantor UPBU Kalimarau. Serta IKPA kategori pagu besar kepada Korem 091/ASN, Polresta Samarinda dan Makodam VI Mulawarman.
Sekda menambahkan bahwa Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab besar dalam menopang visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah akan memaksimalkan program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan kualitas pendidikan.
“Investasi pada kualitas SDM akan menjadi fondasi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Anak-anak kita harus sehat, berpendidikan, dan produktif agar mampu bersaing di masa depan,” tegasnya.
Dalam menghadapi situasi global yang tidak pasti, Presiden RI mengarahkan strategi penghematan anggaran, peningkatan efisiensi, dan penguatan transparansi di setiap tingkatan pemerintahan.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung penuh kebijakan tersebut dengan fokus pada program berbasis hasil nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Penguatan pengawasan anggaran dan kolaborasi antarinstansi akan menjadi kunci keberhasilan kita,” ujarnya.
Selain itu, Presiden menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, dan kemandirian energi. Program lumbung pangan nasional dan desa menjadi salah satu upaya strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.
”Sebagai salah satu provinsi strategis dengan peran penting dalam pembangunan IKN, Kalimantan Timur diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan
