Samarinda.UpdateKaltim.com — Wacana penghapusan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang perhatian luas.
Sistem yang selama ini dimaksudkan diterapkan untuk pemerataan akses pendidikan ini dinilai masih memiliki banyak kendala, terutama terkait ketimpangan kuantitas sekolah dasar dengan menengah pertama dan sekolah lanjutan atas di zona/kecamatan tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akhmed Reza Pahlevi, menyatakan bahwa permasalahan zonasi memang perlu dievaluasi menyeluruh, karena masih menjadi isu di perkotaan, termasuk di Samarinda dan Balikpapan.
“Kita lihat nanti ketentuannya ke depan, di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, maupun di kabupaten-kabupaten. Kalau memang dihapus, kita akan mengikuti prosedur dari pusat,” ujar Reza saat ditemui di GOR Kadrie Oening Sempaja, Sabtu (23/11/2024).
Legislator dari Fraksi Gerindra yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan, mengatakn, permasalahan jarak antara rumah calon siswa dengan sekolah, adalah hal paling menonjol di PPDB sistem zonasi.
“Misalnya, ada warga yang tinggal di Kelurahan A atau Kecamatan A, tapi tidak masuk sekolah di wilayah zonasi yang ada di kelurahan atau kecamatan tempat tinggalnya. Ini sangat merugikan,” ungkapnya.
Menurut Reza, pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen dengan Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten perlu duduk bersama mencari solusi terbaik.
“Kita butuh simulasi dan evaluasi menyeluruh agar sistem PPDB ini lebih adil dan merata. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan baru,” tambahnya.
Sistem zonasi, yang awalnya dirancang untuk mendorong pemerataan pendidikan, sering kali menemui hambatan di lapangan. Di daerah seperti Kalimantan Timur, distribusi sekolah yang belum merata menjadi tantangan tersendiri.
Reza memgaku berharap agar kebijakan ke depan mampu memberikan solusi komprehensif yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, bisa lebih baik di masa depan. Apapun kebijakan yang diambil, harus dipastikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tidak membebani masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
