Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berjalan. Dari total 237 KDMP yang direncanakan, sebanyak 117 gerai sudah rampung 100 persen secara fisik, sedangkan lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kukar, Muhammad Reza, mengatakan, pembangunan KDMP tersebar di sejumlah kecamatan. Progres tersebut terus diperbarui seiring pelaksanaan pembangunan di lapangan.
“Pembangunan gerai sudah tersebar di 20 Kecamatan yang ada di Kukar,” ungkap Reza di Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, penyelesaian bangunan secara fisik belum otomatis membuat gerai dapat langsung beroperasi. Sebab, masih ada sejumlah sarana dan prasarana yang harus dilengkapi, seperti kendaraan operasional, etalase, dan perlengkapan pendukung lainnya.
Saat ini, beberapa fasilitas mulai berdatangan dan pengisian perlengkapan gerai juga dilakukan secara bertahap.
Setelah seluruh kebutuhan terpenuhi, gerai akan menjalani reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan kelayakan operasionalnya.
“Kalau sudah lengkap semua dan dinyatakan layak secara operasional, kemudian Agrinas akan menyampaikan kepada Kementerian Koperasi,” jelasnya.
Ditegaskan Reza, pembangunan KDMP merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat melalui kerja sama Kementerian Koperasi dengan Agrinas. Karena itu, pembangunan fisik gerai tidak menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Kukar.
Dalam tahap operasional, pemerintah juga menyiapkan manajer koperasi untuk membantu pengelolaan gerai selama dua tahun. Manajer tersebut bertugas menangani kegiatan teknis, termasuk pengelolaan barang dan aktivitas perdagangan.
Setelah masa pengelolaan tersebut berakhir, operasional gerai akan diserahkan kepada pengurus koperasi. Meski demikian, Diskop UKM Kukar tetap memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan agar koperasi mampu berkembang secara mandiri.
“Kami tetap melakukan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan. Jadi, pemerintah daerah tidak lepas tangan begitu saja,” pungkasnya.
