Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar

Tenggarong.UpdateKaltim.com – Luas wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Kondisi itu menjadi perhatian setelah Kukar meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan pengendalian inflasi di Kukar tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan di tingkat kabupaten. Perbedaan kondisi antarwilayah membuat ketersediaan dan harga komoditas perlu dipantau hingga tingkat kecamatan.
“Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” kata Rendi.
Menurut Rendi, persoalan harga tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasokan, tetapi juga bagaimana komoditas tersebut dapat menjangkau masyarakat. Rantai distribusi menjadi bagian penting, terutama bagi wilayah yang memiliki akses berbeda terhadap pusat perdagangan dan sentra produksi.
Karena itu, penghargaan dari pemerintah pusat dinilai bukan menjadi akhir dari upaya pengendalian inflasi. Pemkab Kukar masih memiliki pekerjaan untuk memastikan stabilitas harga dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
“Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Rendi menyebut capaian TPID Award merupakan hasil kerja lintas pihak. Pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani hingga masyarakat memiliki peran dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.
Dengan karakter geografis Kukar yang luas, koordinasi antarpihak menjadi bagian penting untuk mencegah gangguan pasokan yang berujung pada kenaikan harga.
Kukar menjadi satu dari lima daerah yang menerima TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi. Empat daerah lainnya yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD 2026 yang berlangsung bersamaan dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).
Rendi menuturkan, penghargaan tersebut akan menjadi dorongan bagi Pemkab Kukar untuk memperkuat pengendalian harga sekaligus ketahanan pangan daerah.
“Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” tandasnya. (*)












