Samarinda, UpdateKaltim.com – Program pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3 yang dijanjikan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, menjadi topik perbincangan oleh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).
Banyak warga berharap program GratisPol ini bisa segera direalisasikan setelah pasangan tersebut resmi dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang. Menanggapi itu, Andi Satya Adi Saputra selalu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim pun angkat bicara.
Ia mengingatkan bahwa ada proses panjang yang harus dilalui sebelum program ini bisa berjalan dan direalisasikan. Salah satunya, penyusunan nomenklatur sebagai langkah awal agar program GratisPol benar-benar dapat dirasakan masyarakat Kaltim.
Menurut politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini, pembuatan nomenklatur adalah hal mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum rincian teknis pelaksanaan program dapat diresmikan.
“Teknisnya tentu harus diformatkan, dan harus dibuat nomenklatur dulu. Tanpa adanya pedoman yang jelas, kita tidak bisa menyusun langkah-langkah pelaksanaan program ini secara terstruktur,” ujar Andi Satya, sapaan akrabnya, setelah mengikuti Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang Pertama Tahun 2025.
Nomenklatur ini berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menyusun rincian teknis, alokasi anggaran, dan mekanisme evaluasi program pendidikan gratis yang akan datang. Nantinya, nomenklatur mengatur istilah-istilah teknis yang digunakan agar tidak terjadi penafsiran ganda dalam proses perumusan kebijakan.
Andi Satya meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir, karena DPRD Provinsi Kaltim akan mengawal program dari Rudy Mas’ud dan Seno Aji ini hingga benar-benar terlaksana.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi IV, akan memastikan bahwa pendidikan gratis ini bisa berjalan dengan baik. Tapi, masyarakat juga harus memahami bahwa ada tahapan yang harus dilewati sebelum program ini dapat direalisasikan,” terangnya.
Setelah gubernur terpilih dilantik, Andi Satya yakin tim transisi akan segera bekerja untuk menyusun petunjuk teknis (juknis) program ini. Meskipun janji pendidikan gratis sudah disampaikan sejak masa kampanye, namun tanpa regulasi dan perencanaan yang matang, program ini tidak akan bisa berjalan sesuai harapan.
“Saat ini, berbagai rumusan masih dalam tahap pembahasan di balik layar. Nanti setelah tim transisi bekerja dan kami di DPRD berdiskusi dengan gubernur terpilih, barulah kita akan melihat bagaimana teknis pelaksanaannya,” tambahnya.
Pria kelahiran Juli 1982 ini juga mengingatkan bahwa dalam pemerintahan, setiap kebijakan yang memerlukan anggaran harus melalui proses perencanaan terstruktur. Jika tidak dapat masuk dalam anggaran saat ini, maka program ini akan dimasukkan dalam anggaran periode berikutnya.
“Masyarakat pasti ingin segera merasakan manfaatnya, tapi kita juga harus realistis. Pemerintahan memiliki sistem dan aturan main yang harus diikuti. Jangan sampai ketidaksabaran justru membuat kita malah kehilangan fokus terhadap tujuan utama, yaitu menciptakan pendidikan berkualitas dan berkelanjutan bagi semua,” tegasnya.
Dengan adanya pengawalan dari DPRD Kaltim dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, janji pendidikan gratis ini bukan sekadar angan-angan. Masyarakat diimbau untuk terus mengawal kebijakan ini dan tetap percaya bahwa perubahan besar membutuhkan waktu.
“Jika semua proses berjalan sesuai aturan, pendidikan gratis ini akan menjadi kenyataan yang membawa manfaat besar bagi generasi mendatang,” harapnya.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan Kaltim. Dengan perencanaan matang dan dukungan dari berbagai pihak, Andi Satya yakin bahwa untuk mendapatkan pendidikan gratis dari SMA hingga S3 bukan sesuatu yang mustahil.
“Mari kita bersabar, mendukung, dan mengawal bersama demi masa depan yang lebih cerah,” tutupnya.
Penulis: Lydia Apriliani – Editor: Intoniswan
