Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Sebanyak 1.999 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengantongi sertifikat halal. Pemerintah daerah terus melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang berminat mendapatkan sertifikasi tersebut, sekaligus memetakan calon penerima fasilitasi.
Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kukar, Santi Effendi, menambahkan, pendataan dilakukan melalui formulir pendaftaran yang disebarkan melalui media sosial Kawaku.
“Informasi yang dikumpulkan meliputi lokasi dan jenis usaha, kepemilikan NIB, produk yang diajukan, serta pilihan pendamping sertifikasi halal,” ujar Santi di Tenggarong, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data Diskop UKM Kukar, jumlah UMKM di Kukar mencapai 41.634 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74,20 persen telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB, Diskop UKM akan membantu proses pengurusannya terlebih dahulu. Sebab, dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan utama dalam pengajuan sertifikasi halal.
Santi menjelaskan, pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program tersebut menggunakan skema pernyataan halal pelaku usaha atau self declare bagi usaha yang memenuhi kriteria.
“Program tersebut dapat dimanfaatkan usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria pengajuan melalui skema pernyataan halal pelaku usaha, dengan mempertimbangkan ketentuan serta ketersediaan kuota,” jelasnya.
Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain memiliki NIB, menggunakan bahan yang terjamin kehalalannya, serta menerapkan proses produksi sederhana. Pengajuan juga harus melalui pemeriksaan dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).
Ditegaskan Santi, selain legalitas usaha, pelaku UMKM perlu menyiapkan informasi bahan baku, tahapan produksi, serta dokumen pendukung yang diajukan melalui sistem SIHALAL.
Namun, pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal pada 2026 masih menghadapi kendala keterbatasan kuota. Santi menyebut kuota yang tersedia saat ini telah terpenuhi.
“Pada 2026, kami menyiapkan target fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan karena kuota yang tersedia saat ini telah penuh,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Diskop UKM memanfaatkan aplikasi Kumala dan hasil pendataan melalui media sosial Kawaku sebagai dasar pemetaan calon penerima fasilitasi.
“Kami akan memperkuat koordinasi dengan lembaga serta pendamping halal, membantu pelaku usaha melengkapi persyaratan, dan mengoptimalkan akses terhadap program fasilitasi yang tersedia,” tutupnya.
