Jakarta.UpdateKaltim.com – Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan sosok berinisial TK yang disebut Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto adalah perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).
Sebelumnya, Kapolri mengungkap dugaan keterlibatan Brigjen Pol. TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka Irjen Pol. Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen Pol. TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Menanggapi hal tersebut, Johnny menyampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Selain itu, keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Johnny menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” tutup Johnny.
Sebelumnya Polri menetapkan 4 orang perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan, yaitu Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (LSP) Mantan Kapolri yang diduga sebagai pemberi perintah, menentukan target penyadapan, serta menjadi penerima hasil akhir (end user) dari informasi yang disadap.
Irjen Slamet Uliandi (SU): Mantan Kadiv TIK Polri yang berperan memberikan persetujuan izin penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
Irjen Eko Hadi Santoso (EH) Mantan Plt Kabagmon (5 Desember 2024 – 7 Oktober 2025) yang diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi dan memberikan persetujuan via WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Kemudian, Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS) Mantan Plt Kabagmon (7 Oktober 2025 – 1 Oktober 2026) yang meneruskan perintah kepada operator lapangan, melaporkan hasilnya, serta memerintahkan penghapusan data serta pembubaran grup WhatsApp terkait.
Sumber: Divisi Humas Polri | Editor: Intoniswan
