Samarinda.UpdateKaltim.com – Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi mengharapkan program GratisPol – JosPol Pendidikan yang dijanjikan Rudy Mas’ud dan Seno Aji semasa kampanye, jangan sampai memicu kecemburuan anta program studi (prodi) di perguruan tinggi dan atau antar perguruan tinggi.
“Saya melihat program pendidikan gratis ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari belum siapnya infrastrukturnya, pendanaan, dan sistem pendataan calon penerima manfaat. Adanya rencana pelaksanaan program secara bertahap menandakan program GratisPol Pendidikan ini belum siap dieksekusi,” kata Purwadi pada UpdateKaltim.com, Selasa (25/2/2025).
“Sekarang ini, sepertinya tim Rudy Mas’ud dan Seno Aji belum memiliki data penerima manfaat. Perlu juga diingat, GratisPol dalam asumsi publik berarti gratis semuanya,” ujar Purwadi lagi saat ditemui di Ruang Kerjanya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unmul.
Menurut dia, adanya pembatasan penerima bantuan berdasarkan akreditasi program studi, hanya A dan B, jelas menimbulkan kecemburuan.
“Di Unmul saja masih banyak program studi yang belum unggul (akreditasinya A/B). Apalagi mohon maaf nih, yang swasta misalnya. Teman-teman swasta pasti cemburu,” katanya.
Selain itu, skema pendanaan juga menarik perhatian Purwadi. Alokasi dana, lanjutnya, seharusnya didasarkan pada kebutuhan yang sudah dipetakan, bukan sebaliknya.
“Harusnya data terkumpul dulu, baru dana dialokasikan. Ini malah kebalik, duitnya dipatok dulu baru disebarkan. Ya, salah,” tegas Purwadi.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti peruntukan anggaran pendidikan dalam postur APBD. Anggaran pendidikan 20 persen harus benar-benar diprioritaskan untuk siswa dan mahasiswa.
Jika pemerintah ingin mengalokasikan dana ke tunjangan guru dan dosen, sebaiknya dilakukan setelah memastikan bahwa akses pendidikan gratis sudah berjalan dengan baik.
“Kalau kata mereka nanti mau disalurkan ke tunjangan guru dan dosen, oke setuju. Tapi lebih baik pentingkan dulu anak-anak sekolah, karena itu yang dijanjikan sejak awal,” papar Purwadi.
Pada Senin (24/2), tim transisi pemerintahan Rudy-Seno melalui Bohari Yusuf mengatakan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya memprioritaskan dulu semua mahasiswa di program studi akreditasi unggul atau A, tanpa terkecuali, selama mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
“Prioritas pertama kita kan yang unggul dulu semuanya, tanpa kecuali yang masuk kriteria. Semua yang ber-KTP Kaltim tanpa melihat IP-nya, terus ada lah beberapa syarat lagi,” kata Bohari Yusuf, di Kantor Disdikbud Kaltim jalan Basuki Rahmat Samarinda.
Bantuan ini memang diakui Bohari Yusuf, akan diberikan secara bertahap dengan mahasiswa di program studi akreditasi unggulan sebagai prioritas utama. Kemudian disusul program studi akreditasi baik sekali, tergantung pada ketersediaan dana.
“Kita lihat berapa anggarannya cukup nggak, tapi kita utamakan dulu yang tidak mampu. Intinya program studi unggul dan baik sekali yang kita anjurkan, supaya program studi yang lain juga segera menaikkan akreditasinya agar termotivasi,” tutupnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
