Samarinda.UpdateKaltim.com –Sebagai kota penyangga utama IKN, Balikpapan memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran aktivitas menuju dan dari IKN.
Selain menjadi pintu gerbang bagi masyarakat dan investor, Balikpapan juga mendukung logistik pembangunan IKN. Peningkatan infrastruktur jalan di kota ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi transportasi dan memperkuat peran Balikpapan dalam mendukung keberhasilan proyek nasional.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan fasilitas jalan di Balikpapan. Balikpapan membutuhkan infrastruktur yang lebih baik untuk mengimbangi fungsinya sebagai pintu gerbang menuju IKN.
“Sebagai kota penyangga, Balikpapan memiliki peran strategis. Selain itu, daerah lain seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara juga mendukung peran ini. Namun, untuk Balikpapan, ada kebutuhan mendesak dalam peningkatan infrastruktur jalan,” ujar Sabaruddin saat ditemui di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Kamis (14/11/2024).
Ia menjelaskan, kondisi jalan di Balikpapan saat ini semakin padat akibat peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas logistik menuju IKN. Ada dua solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu solusi jangka pendek dan jangka panjang.
“Untuk jangka pendek, pemerintah daerah bisa melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik yang rawan kemacetan. Ini penting untuk memberikan solusi sementara hingga pembangunan jangka panjang dapat direalisasikan,” jelasnya.
Sabaruddin juga menekankan bahwa solusi jangka panjang harus melibatkan pelebaran jalan utama serta pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Balikpapan dengan daerah lain, seperti Penajam Paser Utara (PPU) dan Samarinda.
“Jalan alternatif sangat diperlukan untuk mengurangi beban di jalan utama dan memberikan akses yang lebih lancar bagi masyarakat maupun logistik,” tambah anggota DPRD dari Dapil Balikpapan ini.
Namun, menurut Sabaruddin, pembangunan infrastruktur jalan di Balikpapan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota maupun provinsi. Ia menekankan perlunya dukungan dari pemerintah pusat.
“Pembangunan jalan ini membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah pusat untuk ikut serta membantu, karena ini juga untuk kepentingan nasional sebagai penyangga IKN,” tegasnya.
Dengan berbagai usulan ini, Sabaruddin berharap pemerintah pusat dapat segera merespons dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur jalan di Balikpapan.
“Investasi ini tidak hanya menguntungkan masyarakat Balikpapan, tetapi juga mendukung kelancaran operasional IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia,” katanya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
