Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah memproses perubahan status RSUD Aji Muhammad Idris menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar rumah sakit dapat mengelola pendapatan secara langsung dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan operasional tanpa harus menunggu siklus penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Untuk RSUD Aji Muhammad Idris pun kita akan mengarahkan untuk menjadi BLUD. Saat ini sedang dipenuhi persyaratannya untuk menjadi sebuah entitas BLUD. Permohonannya sudah diajukan kepada pemerintah daerah,” terang Ismi pada media ini, Rabu (11/11/2026).
Disebutkan Ismi, persyaratan administrasi untuk menjadikan RSUD Aji Muhammad Idris sebagai BLUD telah dipenuhi. Dokumen pengajuan juga sudah disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dinilai dan dikaji.
“Seluruh dokumen yang menjadi persyaratan telah disiapkan oleh pihak rumah sakit bersama Dinkes Kukar. Selanjutnya, pemerintah kabupaten akan melakukan penilaian sebelum menetapkan status BLUD,” ujarnya.
Ismi menuturkan, berdasarkan informasi yang ia terima, proses menuju penetapan sudah berjalan. Saat ini, pengajuan masih menunggu penyelesaian sejumlah dokumen dari pemerintah daerah.
Ismi menjelaskan, perubahan status tersebut bukan sekadar memberikan keleluasaan rumah sakit dalam mengelola pendapatan.
“Namun, juga berkaitan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi sewaktu-waktu,” tegasnya.
Ia menilai, rumah sakit tidak bisa sepenuhnya bergantung pada mekanisme penganggaran APBD sebab, proses penganggaran hingga pencairan belanja dari APBD membutuhkan waktu, sementara pelayanan kepada pasien harus tetap berjalan.
Ia mencontohkan, ketika persediaan obat habis atau terdapat peralatan medis yang tiba-tiba mengalami kerusakan, rumah sakit perlu segera melakukan pengadaan maupun perbaikan.
“Aturan di fasilitas kesehatan itu memang harus fleksibel. Mereka harus memiliki uang yang bisa dibelanjakan kapan saja ketika terjadi kekurangan obat atau alat yang tiba-tiba rusak,” jelasnya.
Selain kebutuhan obat dan peralatan medis, fleksibilitas keuangan juga diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan pasien. Kebutuhan tersebut tidak dapat menunggu proses penganggaran berikutnya karena berkaitan langsung dengan pelayanan sehari-hari.
Ismi berpendapat, karakteristik pelayanan kesehatan memang membutuhkan pola pengelolaan keuangan yang berbeda dengan perangkat daerah pada umumnya. Karena itu, keberadaan BLUD menjadi salah satu skema yang memungkinkan fasilitas kesehatan melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja secara lebih fleksibel.
“Harapan kita, kalau sudah mandiri secara keuangan, penerimaan rumah sakit tersebut bisa dikelola secara langsung dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak yang diperlukan fasilitas kesehatan,” pungkasnya.
