Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Saat ini, pemerintah daerah menunggu pelaksanaan pembangunan yang seluruh pembiayaannya bersumber dari pemerintah pusat,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Rinda Desianti, saat diwawancara di Tenggarong, Selasa (10/11/2026).
Persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat telah dipenuhi Pemkab Kukar, baik dari sisi fisik maupun administrasi. Apalagi, koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah dilakukan untuk membahas rencana pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
“Kemarin sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Karena anggarannya dari pusat, kita tinggal menunggu pembangunannya dari pusat,” ujar Rinda.
Rinda menyampaikan, kapasitas Sekolah Rakyat yang sebelumnya direncanakan menampung 1.500 siswa kini bisa menjadi 2.500 siswa. Begitu pula dengan bangunan yang semula dirancang dua lantai menjadi empat lantai.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tersebut nantinya diperuntukkan bagi anak-anak dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Sasaran penerima manfaatnya berasal dari keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial.
Disebutkan Rinda, jumlah anak yang masuk kategori desil 2 di Kukar cukup banyak. Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat di Muara Badak diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Terlebih, saat ini Kabupaten Kukar termasuk daerah yang telah menyatakan kesiapan untuk mendapatkan pembangunan Sekolah Rakyat, selain Kota Samarinda.
“Dengan kesiapan lahan dan administrasi yang telah dipenuhi, kini tinggal menunggu tahapan pembangunan dari pemerintah pusat,” terangnya.
Ia menegaskan, penentuan kapasitas penerimaan siswa maupun teknis penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
“Pemerintah kabupaten hanya menjalankan peran sebagai pelaksana di daerah,” tandasnya.
