Samarinda.UpdateKaltim.com – Masih tingginya disparitas pembangunan antara kota dengan kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam 10 tahun terakhir, belum dapat diatasi Pemerintah Provinsi Kaltim.
Gambaran masih adanya ‘gap” dalam pembangunan dapat diilihat pada capaian pembangunan manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Kaltim relatif bervariasi, hal ini dapat dilihat dari angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) per kabupaten/kota.
Dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kaltim pada tahun 2023, terdapat tiga kota yang status IPM sangat tinggi, enam kabupaten berstatus tinggi, dan satu kabupaten saja yang masih berstatus sedang.
IPM tiga kota di Provinsi Kaltim yang telah berstatus “Sangat Tinggi”, yaitu Kota Samarinda dengan capaian IPM sebesar 82,61; Kota Balikpapan dengan IPM sebesar 82,03 dan Kota Bontang dengan IPM sebesar 81,63.
Nilai IPM 7 (tujuh) kabupaten yang lain berstatus “Tinggi”. Adapun nilai IPM masing-masing tujuh kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Berau sebesar 76,71; Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 74,95; Kabupaten Kutai Timur sebesar 75,33; Kabupaten Paser sebesar 74,56; Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 74,33; Kabupaten Kutai Barat sebesar 73,97, serta Kabupaten Mahakam Ulu yang kini sudah berstatus IPM “Tinggi” dengan capaian sebesar 70,02.
Kemajuan capaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dari kecepatan pembangunan manusia, sebagai cerminan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembangunan manusia.
Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur (BPS Kaltim), DR. Yusniar Juliana, S.Si, MIDEC mengatakan hal itu dalam laporan terbaru BPS Kaltim tentang” Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur 2023” yang dipublish awal bulan April 2024.
Menurut Yusniar, secara umum, semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, maka tingkat pertumbuhannya akan relatif lebih kecil dibandingkan wilayah lain yang memiliki nilai IPM masih relatif rendah.
“Kecepatan pembangunan manusia yang diukur dengan pertumbuhan IPM menunjukkan bahwa pada periode 2022-2023 Kabupaten Mahakam Ulu memiliki pertumbuhan IPM paling tinggi, sebesar 1,23 persen”.
Pertumbuhan yang lebih cepat pada wilayah dengan level IPM yang capaiannya relatif lebih rendah tersebut mengindikasikan adanya konvergensi kondisi pembangunan manusia di wilayah Kaltim.
“Wilayah-wilayah dengan level IPM yang relatif rendah tersebut berpotensi untuk dapat mengejar ketertinggalan wilayah kabupaten/kota lainnya yang tingkat pembangunan manusianya sudah relatif lebih baik,” ungkap Yusniar.
Secara umum perkembangan pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kaltim cukup menggembirakan. Ketiga kota di Kalimantan Timur mempunyai nilai IPM yang telah mencapai angka lebih dari 80, dengan kata lain telah berstatus “Sangat Tinggi”.
Dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, capaian IPM tiga kota tersebut capaian juga lebih tinggi dari IPM Provinsi Kaltim yaitu: Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kota Balikpapan.
Sedangkan capaian IPM tujuh kabupaten lainnya lebih rendah dari IPM Provinsi Kaltim. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kondisi IPM kabupaten/kota di Provinsi Kaltim pada periode 2021-2023 mengalami perubahan status pada satu kabupaten, yaitu Mahakam Ulu, naik status dari “Sedang” menjadi “Tinggi” di tahun 2023.
Kota pusat berbagai kegiatan
Yusniar menjelaskan, IPM Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang mencapai status “Sangat Tinggi”, karane merupakan pusat dari berbagai kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, kesehatan, bisnis dan lain-lain.
“Hal ini yang mendukung ketiga kota tersebut dalam pencapaian pembangunan manusia. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup lengkap dan memadai serta kemudahan akses dalam memperoleh pendidikan maupun kesehatan juga ditemui pada ketiga kota tersebut,” paparnya.
Adapun kondisi sebaliknya dialami oleh kabupaten Mahakam Ulu. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta akses untuk mencapainya relatif terbatas.
“ Hal ini terkait juga dengan kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang relatif sulit sehingga berdampak terhadap akses masyarakat pada sarana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi,” demikian Yusniar.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
