Samarinda, Updatekaltim.com – Anggota Panitia Khusus Rencana Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan agar warga yang ber-KTP Kaltim bisa mendapatkan diskon khusus saat mereka menginap di Hotel Pandurata, Jakarta. Permintaan serupa juga diajukan untuk kamar-kamar yang terdapat di Badan Penghubung Kaltim.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja DPRD Kaltim Fraksi Golkar Sarkowi V Zahry, saat mengikuti rapat kerja bersama Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Kaltim dan Badan Penghubung Kaltim di Jakarta, Rabu (19/2) kemarin.
“Kemarin kami sudah meminta pemerintah dan Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) untuk memberikan diskon khusus bagi warga ber-KTP Kaltim jika menginap di Hotel Pandurata Jakarta dan Badan Penghubung Kaltim,” ujarnya, melalui press release yang dibagikan kepada wartawan di Samarinda, Jumat siang (21/2/2025).
Meskipun hotel dan fasilitas ini harus tetap dikelola secara profesional, aspek sosial tidak boleh diabaikan. Menurut Sarkowi, sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim, hotel tersebut seharusnya memberikan manfaat, kemudaan dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah asal.
“Hotel Pandurata yang lokasinya ada di Jalan Raden Saleh Jakarta ini aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim. Saat ini, harga kamar di sana berlaku untuk umum. Harusnya ada kebijakan khusus untuk memberikan manfaat lebih bagi warga Kaltim,” jelasnya.
DPRD Kaltim mencontohkan bahwa tarif Hotel Pandurata yang saat ini berkisar Rp700 ribu per malam bisa diturunkan menjadi Rp400 ribu bagi warga Kaltim. Sementara itu, kamar di Badan Penghubung Kaltim yang biasanya Rp200 ribu per malam juga diusulkan mendapatkan potongan harga.
“Kebijakan diskon ini akan meringankan beban masyarakat Kaltim yang bepergian ke Jakarta, baik untuk urusan pekerjaan, pendidikan atau mungkin kepentingan lainnya,” tegasnya.
Dihadapan wakil ketua pansus Muhammad Darlis Pattalongi (PAN), dan anggota lainnya seperti Laode Nasir (PKS), Husni Fakhrudin dan Budianto Bulang (Golkar) serta Arfan (Nasdem). Sarkowi meminta pihak terkait melakukan kajian persentase yang tepat.
“Berapa persentase tepatnya silakan dikaji. Yang jelas, jangan samakan yang menginap orang Kaltim dan umum,” tegasnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Biro (Kabiro) Perekonomian Pemerintah Provinsi Kaltim, Iwan Darmawan, dan Andrie Lesmana Saturninus selaku Kepala Badan Penghubung Kaltim, menyambut baik dan mendukung usulan ini, seraya akan segera melakukan konsolidasi secara internal.
“Prinsipnya kami setuju, pak. Tinggal perlu pembahasan internal agar kebijakan ini bisa diterapkan secara efektif,” jawab Iwan dan Andrie.
Secara terpisah, Direktur Utama Perusda MBS, Aji Abidharta Hakim pun menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan audit terhadap performa keuangan Hotel Pandurata sebagai bahan evaluasi sesudah 10 tahun kerjasama, dan memasuki kerjasama tahap kedua.
Hasil audit ini akan menjadi dasar dalam menentukan apakah kebijakan diskon bisa diterapkan secara optimal tanpa merugikan pihak pengelola.
“Kami akan membahas ini lebih lanjut dengan manajemen hotel. Prinsipnya kami setuju, tetapi harus ada mekanisme yang jelas,” kata dia di sela-sela serah terima jabatan (sertijab) Pj Gubernur Akmal Malik dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’,ud, Kamis (20/2) di Kantor Badan Penghubung Kaltim yang beralamat di Jalan Kramat II Kwitang, Senen, Jakarta.
Penulis: Lydia Apriliani – Editor: Intoniswan
