Samarinda.UpdateKaltim.com – Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda mengalami pemotongan anggaran besar-besaran hingga Rp27 miliar, yang berdampak langsung pada berbagai program akademik.
Salah satu yang terdampak adalah program pesantren kampus, dimana honor dosen yang mengajar di pesantren kampus dipangkas hingga 50 persen, sehingga yang diterima dosen turun dari Rp78 ribu per sesi, tahun tinggal Rp38 ribu saja per sesi.
Hal itu disampaikan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muhammad Tahir dalam sesi diskusi Program GratisPol dan JosPol Pendidikan tahun 2025 dihadapan tiga anggota tim transisi pemerintahan Rudy Seno, seperti Bohari Yusuf, Ahmad Zaini dan Herman A. Hasan.
“Di tahun 2025 ini, kami terkena efisiensi anggaran sehingga honor dosen di pesantren kampus hanya bisa kami (kampus) bayar Rp38 ribu per sesi. Secara keseluruhan anggaran UINSI tahun 2025 tinggal Rp sekitar Rp65 miliar, setelah dipotong Rp27 miliar,” ujar Tahir, Senin (24/2).
Meski demikian, lanjutnya, semangat para dosen untuk tetap mengajar tidak surut. Tahir menjelaskan bahwa pihaknya telah menawarkan kepada seluruh dosen terkait pengurangan honor ini. Namun, rata-rata dari mereka tetap bertahan untuk mengabdi.
“Kami persilakan bagi yang keberatan untuk mengundurkan diri, namun alhamdulillah, lebih dari 90 persen dosen tetap mau melaksanakan tugasnya,” katanya.
Program pesantren kampus di UINSI adalah program tambahan di luar perkuliahan reguler yang bertujuan memperkuat nilai keagamaan dan kemampuan sosial mahasiswa. Program ini diwajibkan bagi mahasiswa semester 1 dan 2 dari semua program studi, dengan kelas berlangsung pada sore hingga malam hari.
Selain pemangkasan honor dosen sebesar 50 persen, dampak lain dari efisiensi anggaran ini adalah penghentian seluruh kegiatan di tahun 2025. Termasuk mahasiswa pun tidak ada kegiatan, serta penelitian, hingga program pengabdian masyarakat.
“Semua kegiatan nol dari Januari. Bahkan untuk membayar listrik dan air pun kami harus mencari cara agar cukup hingga akhir tahun,” bebernya.
Dengan kondisi ini, pihak universitas berharap ada perhatian dari pemerintah provinsi, baik dalam bentuk tambahan anggaran maupun solusi lain agar kesejahteraan dosen tetap terjaga dan kegiatan akademik dapat berjalan dengan baik.
“Apapun bentuknya, paling tidak ada perhatian kepada dosen-dosen luar biasa atau dosen-dosen honor dalam rangka untuk menaikkan insentif mereka. Karena hanya seperti itulah kemampuan kami untuk memberikan honor kepada mereka,” harapnya.
Sementara itu, anggota tim transisi Bohari Yusuf berkomitmen akan menyampaikan harapan dari UINSI Samarinda ini kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud secepatnya. Nantinya, pihaknya juga akan mencari solusi agar pemerintah bisa memberikan bantuan pada para dosen sesuai regulasi yang berlaku.
“UINSI itu spesifik kasusnya. UINSI itu bikin pesantren bagi mahasiswa dan honornya itu dipotong 50 persen. Tapi tidak bisa masuk di sini (GratisPol dan JosPol Pendidikan, beda programnya. Tapi bakal tetap saya sampaikan dengan gubernur,” tegasnya.
Menurutnya, Rudy Mas’ud dan Seno Aji benar-benar ingin membantu dosen di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun berdasarkan aturan, gubernur tidak boleh membantu secara langsung karena bukan kewenangannya.
“Jangankan dosen, beliau kan tahu guru TK yang swasta di kabupaten/kota hanya dapat Rp200 ribu. Kata pak gubernur, itu kasih tuh kasih ya. Jadi nanti guru TK tahun ini dikasih Rp500 ribu dulu, tahun depan bertahap,” tutupnya.
Penulis: Lydia Apriliani – Editor: Intoniswan
