Penulis: Zulkifli | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kukar
Tenggarong.UpdateKaltim.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang di Kukar sebagai upaya mengatasi masalah kekurangan pasokan listrik di Kaltim.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya bidang kelistrikan. Aulia menilai, pembangunan pembangkit listrik di daerah penghasil batu bara perlu menjadi perhatian, terlebih ketika masyarakat masih menghadapi pemadaman listrik.
“Sebagai pemerintah daerah yang hari ini juga ingin memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga masyarakat, kami sudah berkomunikasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak PLN terkait kendala-kendala yang mereka alami dalam proses pemadaman ini,” kata Aulia di Tenggarong, Selasa (27/10/2026).
Meski pemerintah daerah memang tidak memiliki kewenangan untuk terlibat langsung dalam operasional PT PLN. Namun, Pemkab Kukar tetap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PLN untuk membahas kendala yang menyebabkan pemadaman listrik.
“Persoalan kelistrikan di Kecamatan Tabang menjadi salah satu pertimbangan dalam mengusulkan pembangunan,” ujarnya.
Di wilayah tersebut, pemadaman listrik atau biarpet disebut terjadi hampir setiap hari. Kondisi itu menjadi perhatian karena Tabang merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan batu bara berskala besar, termasuk PT Bayan yang menyuplai batu bara untuk PLN.
Aulia menilai, situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat di sekitar wilayah penghasil sumber daya alam juga dapat menikmati layanan listrik yang memadai.
“Saya sampaikan kepada Kementerian ESDM Bidang Kelistrikan bahwa Bapak-Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati warga masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara lewat di depan mata mereka, sementara di sisi lain kondisi listrik ini masih menjadi salah satu yang terkendala,” tuturnya.
Dijelaskan Aulia, ketika usulan itu disampaikan kepada kementerian, pemadaman listrik yang belakangan terjadi belum berlangsung. Namun, pengalaman masyarakat Tabang yang kerap mengalami biarpet menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengangkat persoalan tersebut.
Pemkab Kukar, lanjut Aulia, akan terus menyuarakan kebutuhan listrik masyarakat melalui koordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM. Langkah tersebut ditempuh mengingat kewenangan pemerintah daerah dalam mengintervensi operasional kelistrikan terbatas.
“Kami sekali lagi akan terus menyuarakan ini karena kewenangan kami untuk mengintervensi terlalu jauh terhadap ini tidak ada. Akan tetapi, kami selalu berkoordinasi dengan PLN, dengan Kementerian ESDM Bidang Kelistrikan, sehingga kondisi ini tidak terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutupnya. (*)
