SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur menulis surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud yang dinilai “nyeleneh”. Selain itu juga sedang menghimpun massa untuk melakukan aksi penyampaian aspirasi menuntut Rudy Mas’ud lengser pada tanggal 21 April.
Berdasarkan surat terbuka yang juga dishare di platform media sosial dan grup-grup percakapan ini, ada empat masalah yang dipersoalkan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur terkait Gubernur Rudy Mas’ud, lengkapnya sebagai berikut:
Kepada Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia,
di Jakarta.
Dengan segala hormat,
Kami, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, menuliskan surat ini bukan sekadar sebagai bentuk aspirasi, melainkan sebagai alarm tanda bahaya atas kondisi demokrasi dan etika publik di tanah kami, Kalimantan Timur.
Bapak Presiden, Kalimantan Timur hari ini sedang berada dalam bayang-bayang neofeodalisme. Kami menyaksikan bagaimana ruang-ruang kekuasaan dikooptasi oleh satu lingkaran keluarga yang sama, yang diduga kuat mengarah pada praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang sistematis.
Oleh karena itu, kami menyampaikan poin-poin tuntutan dan keresahan sebagai berikut:
1.Pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Politik
Kami meminta pertanggungjawaban moral dan politik kepada para Ketua Umum Partai Politik yang memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Kami menilai pemberian rekomendasi ini abai terhadap rekam jejak dan etika kepemimpinan, serta hanya mempertebal tembok dinasti politik Mas’ud di Kaltim. Partai politik seharusnya menjadi filter moral, bukan justru menjadi kendaraan yang melegitimasi pemusatan kekuasaan pada satu keluarga.
2.Gaya Kepemimpinan yang Feodal dan Anti-Budaya
Kami memprotes keras gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh oknum pejabat publik beserta keluarganya. Perilaku yang merasa seperti “Raja Kecil”, ditambah glorifikasi terhadap pasangan (istri) dengan sanjungan ala “Noni Belanda”, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap etika pejabat publik di Indonesia. Gaya hidup elitis dan flexing ini sangat melukai hati rakyat dan menunjukkan hilangnya jati diri pemimpin yang seharusnya menjunjung tinggi Budaya Nusantara yang egaliter, santun, dan bersahaja.
3.Pemborosan Anggaran untuk Kepentingan Lingkar Dalam
Kami mempertanyakan pembentukan Tim Ahli Gubernur dengan alokasi anggaran lebih dari Rp10 miliar. Di tengah banyaknya kebutuhan rakyat akan infrastruktur dan pendidikan, anggaran sebesar itu justru digunakan untuk membiayai puluhan orang yang ditengarai hanya untuk memperkuat posisi politik tertentu, tanpa transparansi dan efektivitas yang jelas.
4.Matinya Meritokrasi
Dominasi satu keluarga dalam posisi strategis (eksekutif dan legislatif) telah mematikan harapan putra-putri terbaik daerah lainnya. Jika kedekatan darah lebih dihargai daripada kompetensi, maka sistem pengawasan pemerintah daerah dipastikan akan mandul karena saling terikat relasi kekeluargaan.
Permohonan Kami Kepada Bapak Presiden:
Evaluasi Khusus: Mohon dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah di Kalimantan Timur untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Tegur Pemimpin Daerah: Memberikan teguran keras kepada pejabat daerah yang menunjukkan gaya hidup berlebihan dan tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa.
Audit Anggaran Tim Ahli: Memerintahkan lembaga terkait (BPK/KPK) untuk memeriksa urgensi dan aliran dana terkait anggaran Tim Ahli yang fantastis tersebut.
Bapak Presiden, Kalimantan Timur adalah bagian dari NKRI yang sedang menjadi pusat perhatian dunia dengan adanya IKN. Jangan biarkan wajah masa depan Indonesia ini tercoreng oleh praktik politik dinasti yang haus kekuasaan dan perilaku pemimpin yang kehilangan akar budayanya.
Kami tidak ingin Kaltim menjadi milik segelintir orang. Kami ingin Kaltim tetap menjadi milik rakyat.
Hormat kami,
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim
Sumber: Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim | Editor: Intoniswan
