Samarinda.UpdateKaltim.com – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) mulai melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023.
Ia prediksi pendapatan daerah akan mengalami peningkatan, salah satunya dari dana kompensasi penurunan gas emisi karbon.
“Untuk keseluruhan pendapat daerah mengalami kenaikan, pendapatan kemungkinan bisa mencapai Rp 20 triliun. Semoga ini terus meningkat dan menjadi kabar baik bagi Pemprov Kaltim,” kata Hasanuddin Mas’ud, Jumat (7/7/2023).
Sementara wakil ketua DPRD Kaltim, Seno Aji menyebutkan hingga kini, Banggar belum mendapatkan informasi terkait dana kompensasi penurunan gas emisi karbon yang bersumber dari Bank dunia sendiri.
Lebih lanjut, kata dia, besaran pendapatan nantinya akan dibagikan antara pemprov dan kabupaten/kota yang ada, tapi belum dapat diketahui secara pasti sehingga pihaknya masih menunggu keputusan tersebut.
“Pastinya akan dibagikan, berapa bagian untuk Pemprov berapa untuk seluruh Kabupaten/Kota, tapi belum diketahui besarnya berapa dari Bapenda Kaltim,” ungkap Seno.
Kemudian, lanjut Seno, dari pendapatan tersebut, Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim belum juga memasukkan alokasi pendapatan yang dimaksud.
Berdasarkan catatan UpdateKaltim, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kompensasi atas kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar Rp260 miliar. Dana tersebut pembagiannya, untuk Pemerintah Provinsi Kaltim dan 8 kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Djoko Hendratto, hari ini, Selasa (28/2/2023) di Jakarta.
“Penyaluran dana kompensasi Rp260 miliar tersebut, pembagiannya sebesar Rp110 miliar melalui skema APBD dan Rp150 miliar akan disalurkan kepada 441 desa di Kaltim melalui lembaga yang ditunjuk Pemprov Kaltim,” kata Djoko Hendratto.
Penulis: Kontributor Update.Kaltim, Usman Wanto | Editor: Intoniswan
