Samarinda.UpdateKaltim.com – Program stop buang air besar sembarangan (SBS) di Kalimantan Timur (Kaltim) perlu melibatkan tokoh masyarakat, karena praktik buang air besar sembarangan seringkali berkaitan dengan budaya setempat.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DR. Sarkowi V Zahry, usai menghadiri acara penandatanganan komitmen bersama “Kalimantan Timur Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024” antara Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, dengan sejumlah pejabat dari pemerintahan kabupaten/kota se-Kaltim yang berlangsung di Odah Etam, Senin (18/11/2024).
Acara ini menjadi langkah awal untuk mengatasi perilaku buang air besar sembarangan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. SBS bagian dari upaya penurunan angka stunting di Kaltim.
“Ini program yang sangat penting karena muaranya adalah penurunan angka stunting. Kita mendorong adanya kolaborasi dan integrasi program dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Komitmen yang ditandatangani ini harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi nyata, bukan hanya formalitas,” ujarnya.
“Masyarakat kita, khususnya di wilayah yang dekat sungai, sudah lama terbiasa dengan budaya ini. Maka, penyadaran harus dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menjelaskan bahaya buang air besar sembarangan terhadap kesehatan,” katanya.
Selain edukasi, inovasi juga dianggap penting untuk mengubah kebiasaan ini. Ia bahkan mengusulkan ide pembuatan museum jamban untuk pendekatan edukasi berbasis budaya.
“Kalau di luar negeri seperti London, ada pendekatan kultur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Museum jamban bisa menjadi salah satu inovasi yang mendekatkan masyarakat pada pentingnya sanitasi,” ungkapnya.
Sarkowi menegaskan bahwa DPRD siap mendukung dari sisi penganggaran.
“Kami siap memperjuangkan anggaran untuk program ini. Yang sudah berhasil bebas SBS baru Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Berau. Bagaimana daerah lain seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur bisa mengikuti? Itu perlu intervensi anggaran dan dukungan fasilitas dari pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana jamban layak di seluruh wilayah.
“Sarana-prasarana menjadi kunci keberhasilan program ini. Kalau tidak ada fasilitas yang memadai, program ini tidak akan maksimal. Oleh karena itu, anggaran harus benar-benar diperhatikan,” tambahnya.
Bang Owi menjelaskan bahwa program SBS memiliki hubungan erat dengan upaya penurunan stunting.
“Ketika perilaku buang air besar sembarangan masih tinggi, stunting juga akan sulit dikendalikan. Program ini secara simultan bisa menurunkan angka stunting jika dilaksanakan dengan baik,” terangnya.
Melalui langkah konkret dan dukungan lintas sektor, program SBS diharapkan mampu membawa perubahan nyata di Kalimantan Timur.
“Kita harus bergerak bersama, baik pemerintah, tokoh masyarakat, maupun seluruh stakeholder. Jika rencana aksi berjalan sesuai komitmen, saya optimistis Kalimantan Timur bisa bebas SBS pada tahun 2030” pungkasnya
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
