31.3 C
Samarinda
Jumat, September 30, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sapto: Sertifikasi Insinyur Wajib, Perintah Undang-Undang

BONTANG – Sertifikasi profesi insinyur bersifat wajib. Bahkan perintah undang-undang. Hal itu ditegaskan Plt Ketua PII Kaltim sekaligus Koordinator PII Wilayah Kalimantan Sapto Setyo Pramono.

Hal itu disampaikan Sapto usai melantik ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bontang Edy Suprapto selama periode 2022-2025, Sabtu (13/8/2022) lalu.

Kepada Edy, Sapto berpesan agar kepengurusan PII Bontang bisa segera merombak kepengurusan baru. Selain itu PII Bontang juga harus berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait. Seperti BUMD, PT Badak LNG, oraganisasi profesi swasta lainnya dari berbagai bidang.
“Database juga harus akurat, karena 2023 nantibtidak ada lagi celah untuk sembarang masuk di profesi keinsinyuran. Semua pengadaan barang dan jasa nanti wajib menjadi anggota PII, bukan anya tergabung tapi bagi yang kerja, wajib tersertifikasi oleh PII,” tegas Sapto. Bukan tanpa alasan. UU 11/2014 tentang Keinsinyuran dan PP 25/2019 menekankan bahwa profesi yang berkaitan dengan tenaga keinsinyuran wajib tersertifikasi. Jika tidak ada sertifikasi insinyur yang melakukan pekerjaan proyek, dikhawatirkan terjadi malapraktik pekerjaan.
“Contoh sekarang ini banyak bangunan yang tidak sesuai ketentuan dan rawan bagi banyai orang. Tugas PII inilah untuk sosialiasi program sertifikasi tersebut,” lugasnya.

Ia mencontohkan profesi dokter yang lebih maju dalam hal sertifikasi. Seorang dokter yang ingin membuka praktik, wajib melanjutkan sekolah lanjutan untuk mendapatkan sertifikasi. Setelah dianggap lulus maka ia berhak menjalankan praktiknya. Hal seperti itu pula yang ingin dijalankan oleh PII di Kaltim. “Sarjalana teknik ini kan banyak, jadi yang mau praktek wajib sekolah dan itu perintah undang-undang,”tegas Sapto.

Terpisah, Ketua PII Bontang Edy Suprapto menuturkan akan menghidupkan lagi kepengurusan yang sempat vakum sebelumnya.
“Kami ingin mengembalikan jiwa profesi yang banyak ditinggal dan dilupakan, dan akibatnya banyak kasus terjadi dan yang jadi kambing hitam adalah para pekerja kontraktor,” katanya. Ia pun menegaskan akan lakukan sosialiasi dua aturan tadi. Yakni UU 11/2014 tentang Keinsinyuran dan PP 25/2019 tentang Keinsinyuran kepada pemerintah dan swasta.
“Terbentuk kepengurusan 30 hari, formatur ada lima orang dari unsur swasta, pemerintah dan konsultan. Itu akan kami bahas soal struktur organisasi dan lainnya,” tutup Edy. (boy/adv/dprdkaltim)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular