24.6 C
Samarinda
Selasa, Mei 17, 2022

Perusahaan Wajib Keluarkan CSR untuk Kaltim, Pemprov Usulkan Bentuk Tim Terpadu

SAMARINDA – Kecaman terhadap Bayan Resources terkait pemberian CSR keluar Kaltim kembali bergulir. Kali ini dari Koalisi Pemuda Kaltim.

Guyuran hujan saat Jumat (13/5/2022) sore tadi, tidak menyurutkan niat para mahasiswa dan pemuda untuk berorasi di depan pintu masuk kantor gubernur. Toak berwarna putih tetap diangkat ke udara oleh koordinator aksi sembari meneriakkan aspirasi. Tak hanya massa, polisi hingga polwan yang berjaga pun ikut berbasah-basahan mengamankan jalannya aksi. Sekitar 15 menit hujan-hujanan, polisi mengizinkan massa masuk untuk menyampaikan aspirasi.

“Kasihan dingin-dinginan kehujanan, lebih baik di bawa ke dalam saja,” ucap salah satu perwira . Beberapa perwakilan mahasiswa pun diizinkan masuk ke ruang rapat lantai enam kantor gubernur. Dengan pakaian basah kuyup. Saat di ruang rapat, para mahasiswa disambut Kabag Pemerintahan Setda Provinsi Kaltim Imanuddin dan beberapa pejabat lainnya.

Abdul Majid, Humas Aksi mulai menyampaikan tuntutan. “Kita tidak menyalahkan tiga universitas tersebut, itu rezeki mereka. Tapi kenapa tidak ada satu rupiah pun yang mengalir di universitas di Kaltim. Menurut kami, pemprov Kaltim lemah dalam pengawasan,” katanya.

Mahasiswa pun meminta pemprov bisa lebih tegas terhadap perusahaan. Harus jelas kemana CSR nya diberikan. Bahkan kalau perlu mencabut izin perusahaan tambang batu bara yang tidak ada kontribusi apapun bagi Kaltim.
“Lalu lalang lintasi Sungai Mahakam tapi hasil kerukan di berikan ke sana.
Kita ini belum berdaulat. Kita dihina oleh si dato itu. Kita orang kaltim jangan dibohongi terus, kalau ini terjadi di Papua ceritanya akan beda,” tegas Majid.

Soal kedatangan pihak Bayan Resources ke Samarinda bahkan sempat singgah ke kampus Unmul katanya hanya kedok belaka. Tujuannya agar perusahaan tetap dianggap memiliki kontribusi terhadap Kaltim. Bahkan mahasiswa menyebut kedatangannya hanya kamuflase. Oleh karena itu mahasiswa pun menyampaikan tiga tuntutan.

Yaitu: meminta transparansi alokasi dana CSR PT Bayan Resources dan seluruh perusahaan di Kaltim, menuntut penerapan Perda 3/2013 tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan, kemudian mencabut izin perusahaan yang tidak sejalan dengan pembangunan di Kaltim.
“Kami juga meminta tuntutan ini dikawal sampai ke pemerintah pusat,” pungkasnya.

Kabid Minerba Dinas ESDM Kaltim Azwar Busra yang ikut dalam forum turut memberikan keterangan, terkait mekanisme penyaluran CSR. Biasanya program CSR sebuah perusahaan akan masuk dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Tapi sebelum masuk dalam RKAB, perusahaan harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah setempat seperti lurah, camat hingga pemkab atau provinsi.

Tujuannya untuk menyampaikan program apa saja yang akan masuk dalam RKAB itu. Kata Azwar ada delapan bidang wajib di dalam RKAB yang mencakup pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan lainnya. Semua bidang tadi harus ada. Anggaran untuk delapan bidang tadi bersumber dari jumlah ton batu bara yang dihasilkan.
“Perusahaan alokasikan Rp 1.000 per ton dari jumlah batu bara mereka. Tapi saya lupa itu pergub atau perda nanti saya cek lagi,” sebutnya.

Azwar pun ikut kecewa dengan PT Bayan Resources. Ia bahkan berkomunikasi dengan beberapa manajamen perusahaan dan menumpahkan kekecewaannya. “Saya bilang, kalian ini kenapa begitu, kenapa tidak ada yang dibantu dari Kaltim. Mereka bilang itu uang pribadi Dato. Tapi pribadi atau bukan, mereka bawa nama perusahaan dan itu sudah melekat,” kesalnya. Ia menambahkan pula bahwa Gunung Bayan, salah satu PKP2B yang masih dibawah manajemen Bayan Group, sudah tidak lagi beroperasi sejak 2020.

“Gunung Bayan PKP2B izinnya di pusat. Kalau kami kelola IUP operasi produksi. Grup Bayan ini banyak perusahaannya,” sambungnya.
Nah, untuk menyikapi tuntutan massa, Dinas ESDM dan pihak terkait seperti Polri, Satpol dan lainnya akan membentuk tim terpadu. Tugasnya adalah mengawasi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban jalankan CSR sesuai perda tadi. Soal itu Azwar sepakat saja dan akan berkoordinasi dulu dengan atasan. (boy)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular