28.3 C
Samarinda
Senin, November 28, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pansus RTRW DPRD Kaltim Temukan Ketidaksesuaian Dengan Data DPTPH Kaltim Saat Lakukan Sinkronisasi Data Lahan Pertanian

UPDATEKALTIM.COM, SAMARINDA – Baharuddin Demmu bersama tim panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lainnya melakukan sinkronisasi data draft RTRW Kaltim dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Kaltim. Agenda tersebut terlaksana pada Senin, ( 14/11/2022) di Gedung E Lt 1 DPRD Kaltim.

Ketua pansus RTRW Kaltim Baharuddin Demmu menjelaskan dalam rapat tersebut membahas terkait draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan mengulik secara pasal perpasal guna mencocokan seluruh usulan yang di sampaikan oleh kabupaten dan kota serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga Pemangku adat.

“Yang di bahas dalam rapat ini adalah pasal perpasal dari draft ranperda itu untuk mencocokkan semua ususlan kabupaten/ kota termasuk lembaga masyarakat,” kata Baharuddin Demmu.

Demmu atau sapaan akrabnya mengaku hal ini belum terselesaikan dan akan berlanjut hingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Menurutnya pembahasan yang krusial adalah tentang lahan pertanian, terdapat 42 ribu hektare (ha) luas lahan yang di ketahui dan hal itu tidak sinkron dengan data yang dimiliki Dinas Pertanian Kaltim yaitu sekitar 107 ha.

Baharuddin Demmu, Ketua Pansus RTRW Kaltim saat diwawancarai awak media.

“Memang hal ini belum clear dan masih besok akan berlanjut karena pertama yang sangat urgent yaitu membahas tentang lahan pertanian yang di ketahui tertera 42 ribu ha ternyata data ibu kabid sekitar 107 ribu ha dan itu hal yang harus di sinkronkan” Ungkap Demmu.

Pertanian yang di bicarakan berfokus pada sawah, menurutnya bahwa hal itu terdapat pada kawasan hutan yang akan digunakan sebagai Area Penggunaan Lain (APL).

“Pertanian yang di maksud ialah sawah, hal itu akan di lakukan pada wilayah kawasan hutan yang akan di APL kan,” katanya

Bahar tidak ingin Pansus yang telah dibentuk hanya sebagai legalitas tentu perlu akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Saya tidak ingin Pansus ini hanya menjadi legalitas yang melegalkan orang salah tapi di benarkan,” tutup Bahar. (adv/riz/dprdkaltim)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular