24.6 C
Samarinda
Selasa, Mei 17, 2022

Masyarakat Adat Bersiap Laporkan PT Bayan Resources ke Komisi VII DPR RI

SAMARINDA – Tidak hanya pemangku kebijakan, masyarakat adat pun terlanjur kecewa adanya dana CSR PKP2B yang mengalir ke luar Kaltim. Bahkan, masyarakat adat pun akan melaporkan hal ini hingga ke DPR RI.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris DPW Tariu Borneo Bangkule Rajang (TBBR) Kaltim Mei Christi. Perusahaan yang dimaksud adalah Gunung Bayan, bagian dari Bayan Group Resources. “Wagub saja kecewa apalagi kami. Kalau mau ekstrem, kami bisa saja tutup konsesi tambangnya. Jangan anggap remeh kami masyarakat Kaltim,” tegasnya.

Katanya sebagian besar konsesi Gunung Bayan berada di lahan masyarakat adat. Sehingga program CSR berupa pemberian beasiswa ke UI dinilai menciderai perasaan masyarakat adat. “Kenapa harus bagikan ke sana, apakah anak-anak di sini tidak layak menerima bantuan pendidikan? Ini bukan hanya untuk Bayan saja, tapi juga semua perusahaan pertambangan di Kaltim,” sambung Mei.

Ia mengaku masyarakat adat tidak meminta bantuan uang tunai, tapi cukup diberikan bantuan pendidikan. Toh yang akan menuai manfaat juga adalah perusahaan sendiri. Mei bahkan menantang PT Bayan untuk merilis anak-anak yang pernah mendapat bantuan beasiswa dari perusahaan.

Sebenarnya tidak masalah kalau Bayan Grup memberi beasiswa ke luar Jawa, jika operasi tambang mereka menghasilkan lubang. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat sekitar. Tapi, Mei menambahkan, daerah yang banyak lubangnya justru di Kaltim. Hal inilah yang dianggap menyakiti perasaan masyarakat.

Dalam waktu dekat dirinya akan lakukan konsolidasi bersama ormas kedaerahan lain untuk membahas beberapa langkah. Salah satunya menyiapkan laporan.
“Kami dari pasukan merah Dayak akan kolaborasi juga dengan Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) di pusat. Bahkan sampai ke Komisi VII DPR RI, kami akan upayakan untuk ketemu,” tegas Mei.

Termasuk pula menggelar aksi demonstrasi agar tuntutan masyarakat bisa didengar. “Jangan sampai pak wagub yang berjuang sendirian. Ini komunikasi lintas ormas sudah mulai ramai di grup wa kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya lantaran PT Bayan Resources telah memberikan beasiswa untuk kampus di luar Kaltim. Rinciannya Rp 100 miliar untuk Institut Teknologi Bandung (ITB), Rp 50 milliar untuk UGM dan Rp 50 miliar untuk UI. Seyogyanya apapun perusahaannya, aliran dana CSR harus diprioritaskan di daerah tempat mereka beroperasi.

Aturan itu termaktub dalam Permen ESDM 26/2018, tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Khususnya di pasal 38 ayat 1 dijelaskan bahwa perusahaan atau pemegang IUP harus memiliki pemetaan sosial masyarakat sekitar pertambangan. Sayangnya karena PKP2B ini menjadi urusan pemerintah pusat, pemprov kaltim tidak bisa berbuat banyak. Bahkan DPRD Kaltim saja tidak diberikan data informasi terkait keberadaan PKP2B. :
“Ini harus kita gugat. Kita sudah terlalu banyak berikan sumbangsih ke negara, luar biasa kita bantu negara sampai ekspor masuk tiga besar nasional, tapi hasilnya untuk Kaltim tidak sebanding,” kesalnya belum lama ini. (boy)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular