24.6 C
Samarinda
Selasa, Mei 17, 2022

Makmur Tanda Tangan Tuntutan Aksi, Mahasiswa: I Love You Pak

SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menerima tuntutan mahasiswa setelah dua jam berorasi di depan gedung wakil rakyat. Makmur bahkan ikut duduk di jalan bersama mahasiswa demi mendengarkan aspirasi yang disampaikan.

Sekitar pukul 16.44 Wita Makmur beserta Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Ali Hamdi berjalan keluar dari pagar pintu masuk DPRD Kaltim. Makmur mengenakan kemeja dinas biru ke abu-abuan. Sementara Ali Hamdi dengan stelan baju koko dan peci hitam.

Keduanya duduk di emperan jalan pintu masuk, berhadapan dengan perwakilan mahasiswa yang hendak memberikan kertas berisi tuntutan aksi. Sebelum menyerahkan, mahasiswa membacakan tiga tuntutan di hadapan wakil rakyat yang terhormat.

Di antaranya kedua belah pihak, baik mahasiswa dan DPRD Kaltim, bersepakat menolak kenaikan harga BBM. Kemudian menolak kenaikan pajak PPN dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Usai membacakan, mahasiswa lalu menyerahkan kertas tuntutan kepada Makmur untuk ditandantangani. Awalnya Makmur sempat menolak menandatangani. Ia berdalih akan tetap meneruskan tuntutan itu ke DPR RI. Tapi akhirnya Makmur luluh juga.

“Enggak apa-apa, saya sudah baca. Kami terima tuntutan dari kawan-kawan mahasiswa. Tuntutan ini akan kami teruskan kepada anggota dewan di DPR RI,” jawab Makmur.

Ia mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam tuntutan itu. Apalagi sampai bersinggungan dengan hukum. “Jangan takut, Insha Allah ini baik bagi bangsa dan negara. Kami akan sampaiakan ke DPR RI sebagai bentuk dukungan penuh kepada mahasiswa,” sambungnya.

Usai menandatangani tuntutan, para mahasiswa pun bersorak. Bahkan beberapa mahasiswa ada yang berteriak cinta kepada Makmur. “I love you pak,” teriak mahasiswa.

Berikut isi tuntutan yang tertuan dalam MoU antara Makmur dengan mahasiswa:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk:
– Menolak dan membatalkan kenaikan BBM
– Menolak dan membatalkan kenaikan PPN
– Menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024
2. Bila terjadi kerugian maka akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak
3. Bila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak maka sebisa mungkin penyelesaiannya akan dilakukan secara kelembagaan. Jika masih belum ditemukan jalan keluar, maka dapat dilanjutkan secara hukum. (boy/adv)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular