SAMARINDA, Updatekaltim.com – Komisi II DPRD Kaltim mengingatkan para direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Benua Etam agar mendorong semangat bekerja dan mengelola anggaran perusahaan secara akuntabel dan transparan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono yang menyebut BUMD harus patuh terhadap standard operasional prosedur (SOP) dalam melakukan ekspansi bisnis. Ia mencontohkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Paser yang menjadi pelajaran berharga untuk BUMD.
“Jangan sampai ada kejadian penempatan investasi yang tidak sesuai prosedur sehingga harus berurusan hukum pada kemudian hari. BUMD perlu lebih waspada saat menggunakan anggaran yang berasal dari uang negara,” kata Nidya, Minggu (26/11/2023).
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga meminta BUMD untuk lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Ia mengharapkan BUMD bisa berkontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
“Jangan sampai ada yang menyalahgunakan wewenang atau mengambil keuntungan pribadi dari anggaran BUMD. Kami juga meminta BUMD untuk lebih aktif melaporkan kinerja dan perkembangan usahanya kepada DPRD Kaltim sebagai mitra pengawas,” sebut Nidya.
DPRD Kaltim ingin BUMD menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kalimantan Timur yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Ia mengatakan bahwa DPRD Kaltim akan terus berkoordinasi dengan BUMD untuk membahas berbagai isu strategis, seperti permodalan, regulasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Kami berharap BUMD dapat menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah dan multiplier effect bagi daerah. Kami siap mendukung program dan kegiatan BUMD, termasuk dalam anggaran dan pengawasan,” pungkas Nidya.
(Adv/dprdkaltim/Isl)
