SAMARINDA, Updatekaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin mempertanyakan daerah-daerah yang berada di wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Terlebih kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU).
Dikarenakan hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Pusat maupun OIKN ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan beberapa daerah lainnya tentang kejelasan pengembangan di kawasan tersebut.
“Kita ingin mengetahui apakah sejumlah kecamatan di Kukar yang masuk wilayah pengembangan IKN Nusantara nanti berada dalam otorita IKN atau masih menjadi bagian wilayah administratif Pemkab Kukar,” kata Salehuddin, Sabtu (18/11/2023).
Khususnya di Kukar ada 40 desa/kelurahan yang tersebar di Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Loa Janan di Kukar yang masuk dalam KP/KSN-IKN adalah Amborawang Laut, Muara Jawa Ilir, Amborawang Darat, Muara Jawa Pesisir, Argosari, Muara Jawa Tengah, Bakungan, Muara Jawa Ulu, Batuah, Muara Kembang, Beringin Agung, Muara Sembilang.
Selanjutnya, Bukit Merdeka, Salok Api darat, Salok Api Laut, Bukit Raya, Handil Baru, Samboja Kuala, Handil Baru Darat, Sanipah, Jawa, Sungai Merdeka, Jonggon Desa, Sungai Seluang, Karya Jaya, Tama Pole, Karya Merdeka, dan Tani Bakti.
Kemudian, Desa/Kelurahan Lama, Tani Harapan, Loa Duri Ilir, Tanjung Harapan, Loa Duri Ulu, Teluk Dalam, Sungai Payang, Teluk Pemedas, Margomulyo dan Wonotirto.
Salehuddin menjelaskan bahwa Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Loa Janan statusnya nanti lepas dari Pemkab Kukar, karena jadi wilayah IKN, maka Kukar akan kehilangan begitu banyak PAD dan pendapatan lainnya sebab, Migas ada di Samboja dan Muara Jawa.
“Hingga kini tak ada penjelasan kepada Pemkab Kukar terkait masa depan kecamatan-kecamatan tersebut,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia berharap ada sebuah kepastian yang terhadap wilayah yang masuk di IKN.
(Adv/dprdkaltim/Isl)
